Evaluasi Kinerja Pj. Bupati Maybrat, Bernhard Bawa Kemajuan Kabupaten Maybra
JAKARTA, – Dalam evaluasi kinerja triwulan pertama di tahun kedua kepemimpinan Penjabat (PJ) Bupati Maybrat, terungkap beberapa inovasi dan kemajuan dalam berbagai sektor yang mencerminkan komitmen dan dedikasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta,Selasa (28/11/2023) itu menyoroti pencapaian dalam berbagai aspek pemerintahan, menandai langkah maju yang kokoh dalam membawa kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Maybrat.
Melalui fokus pada berbagai indikator kinerja, evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian, keberlanjutan, dan potensi perbaikan yang akan memberikan dampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat.
Adapun 10 aspek evaluasi yang dapat dicakup dalam evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, termasuk Pj Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Evaluasi terhadap keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Manajemen Keuangan
Penilaian terhadap pengelolaan keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
3. Tata Kelola Pemerintahan
Evaluasi terhadap keefektifan tata kelola pemerintahan, termasuk kebijakan, prosedur, dan tingkat kepatuhan.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penilaian terhadap kinerja pegawai, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
5. Pelayanan Publik
Evaluasi terhadap kualitas, aksesibilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan.
6. Infrastruktur
Penilaian terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk transportasi, jaringan listrik, dan sanitasi.
7. Ketahanan Bencana
Evaluasi kemampuan dalam perencanaan, mitigasi, dan tanggap darurat terhadap risiko bencana.
8. Pengembangan Ekonomi Lokal
Penilaian terhadap kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
9. Pemberdayaan Masyarakat
Evaluasi terhadap upaya pemberdayaan masyarakat, partisipasi, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.
10. Kepatuhan Hukum dan Regulasi
Penilaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan hukum dan regulasi yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Setiap aspek tersebut mencerminkan elemen-elemen penting yang dapat dievaluasi untuk mengukur kinerja dan efektivitas Pemerintah Daerah, termasuk kinerja Pj Bupati Maybrat.
Evaluasi holistik terhadap aspek-aspek ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian dan potensi perbaikan yang mungkin diperlukan. (Abas)
