Efisiensi Anggaran, Legislatif Jabar Dorong Proyek Strategis
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Jabar 2025. Hasil efisiensi tersebut akan digunakan untuk menopang proyek strategis di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, siap melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi pada APBD 2025 setelah resmi dilantik menjadi kepala daerah, bulan Februari yang lalu.
Tentunya efisiensi anggaran ini menurut Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati, harus dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat dengan tetap memperhatikan skala prioritas.
“Rencana efisiensi ini harus dipastikan untuk optimalisasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujar Tina Wiryawati, kepada elJabar.com.
Efisiensi bersumber dari berbagai pos pendanaan, termasuk belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti perjalanan dinas dan kebutuhan rutin lainnya, serta bantuan keuangan dan hibah kecuali yang bersifat mandatori (wajib) dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Hasil efisiensi tersebut menurut Tina Wiryawati, harus dialokasikan untuk sejumlah proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita mendorong dana hasil efisiensi anggaran ini untuk proyek strategis daerah. Antara lain pembangunan jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, elektrifikasi atau pemasangan jaringan listrik, pembangunan irigasi serta pembangunan ruang kelas baru untuk pendidikan,” jelasnya.
Sedangkan eksekusi rencana ini harus dituangkan dalam Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur dan tentunya dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan Perubahan APBD 2025.
Namun yang terpenting menurut Tina Wiryawati, prinsip dasar efisiensi adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat dan secara porsi lebih banyak terhadap belanja publik.
“Efisiensi ini tentunya jangan sampai mereduksi pelayanan dasar. Dan harus dipastikan pelayanan semakin optimal, dan secara porsi belanja public harus lebih besar,” tandasnya.
Sehingga perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat harus menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting.
“Semoga target pembangunan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026, seperti yang disampaikan gubernur. Dan saya mendukung target 2027 diarahkan pada investasi daerah. Sehingga nanti ke depan Jawa Barat memiliki nilai investasi yang cukup. Dan daerahnya bisa membangun berdasarkan hasil investasi yang dikelola pemerintah provinsi,” pungkasnya. (muis)
