Peranan BUMD Untuk PAD dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah

ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD, baik dalam bentuk deviden atau pajak.
Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.
Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global.
Pilihannya menurut Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati, apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya.
Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.
“Namun, hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim. Padahal BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah,” jelas Tina Wiryawati, kepada elJabar.com.
BUMD merupakan sebuah perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian menurut Tina wiryawati, dalam perkembangannya BUMD justru menjadi salah satu masalah keuangan daerah. Tidak hanya gagal menjadi sumber penerimaan, bahkan BUMD dapat membebani keuangan daerah.
“Beberapa BUMD ternyata tidak efisien dalam operasionalnya. Sumbangan yang mereka berikan terhadap APBD tidak sebanding dengan aset yang dimiliki,” ungkapnya.
Harapan peranan ideal yang dimiliki BUMD tersebut terhambat dengan kondisi BUMD saat ini. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD, baik masalah internal berkaitan dengan manajemen perusahaan ataupun masalah eksternal berkaitan dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi dan perubahan lingkungan usaha yang menimbulkan acaman bagi kelangsungan hidup perusahaan.
“Berbagai masalah tersebutlah yang menyebabkan BUMD belum banyak berperan dalam mendukung PAD dan perekonomian daerah,” ujarnya.
Secara khusus peran BUMD adalah sebagai salah satu sumber PAD di daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMD berorientasi sekaligus kedua motive yaitu bidang bisnis (profit service) dan pelayanan umum (public service).
Maka ukuran/kriteria peranannya menurut Tina Wiryawati, dapat dilihat dari kedudukan dalam pasar (market share), sumbangan pada keuangan Pemerintah Daerah, dan sumbangan kepada kegiatan perekonomian serta pembangunan daerah.
“Sedangkan untuk BUMD yang bergerak di bidang kemanfaatan umum (public utility), maka indikator keberhasilan tersebut akan tampak dari kemampuannya dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai,” jelasnya.
Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, BUMD tentunya diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah, antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa.
“Kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan peran tersebut, khususnya bagi BUMD yang bergerak dalam bidang public service dan profit motive,” pungkasnya. (muis)