Potensi Sektor Kehutanan Jawa Barat Dapat Menambah Pendapatan Asli Daerah
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Sektor kehutanan Provinsi Jawa Barat menyimpan potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun belum dimaksimalkan secara optimal.
Menurut Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati, saat ini kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD Jawa Barat masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan pertanian.
Namun, potensi yang dimiliki sangat besar, terutama dari subsektor pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, dan ekowisata. Dimana luas kawasan hutan di Jawa Barat mencapai lebih dari 800 ribu hektare.
Dari jumlah itu, lebih dari 60% adalah hutan lindung dan konservasi yang memiliki potensi besar untuk jasa lingkungan dan ekowisata.
“Jika ini dikelola dengan baik, maka PAD dari sector kehutanan bisa meningkat secara signifikan,” ujar Tina Wiryawati, kepada elJabar.com.
Pemanfaatan jasa lingkungan seperti pembayaran jasa lingkungan, pengembangan wisata alam berbasis hutan, serta pengolahan hasil hutan bukan kayu seperti madu, rotan, dan minyak atsiri, belum tergarap maksimal.
Salah satu peluang yang bisa digarap serius oleh Dinas Kehutanan adalah pengembangan ekowisata di wilayah-wilayah strategis, seperti Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda di Bandung, Cagar Alam Kamojang, serta kawasan hutan di Pangandaran dan Sukabumi.
Beberapa kerja sama dengan BUMDes dan swasta juga bisa digagas guna menarik investasi dalam bentuk wisata alam yang ramah lingkungan.
“Perlu digarap serius, kerja sama antara Perhutani, masyarakat desa hutan, dan investor swasta untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis konservasi. Harapannya, ini tidak hanya mendatangkan PAD, tetapi juga membuka lapangan kerja,” jelasnya.
Selain itu, pengolahan HHBK harus sudah mulai diarahkan ke industri kecil-menengah dengan program pelatihan dan pendampingan usaha, seperti pembuatan minyak kayu putih, kerajinan bambu, serta olahan herbal.
Namun, menurut Tina Wiryawati, memang ada beberapa tantangan dalam mengoptimalkan sektor kehutanan sebagai penyumbang PAD. Salah satunya adalah keterbatasan regulasi yang mengikat pengelolaan kawasan hutan di bawah otoritas pemerintah pusat dan BUMN Kehutanan seperti Perhutani.
“Pemda tidak bisa serta-merta menarik PAD dari kawasan hutan negara. Harus ada perjanjian kerja sama atau skema bagi hasil yang jelas. Ini yang harus diupayakan agar daerah punya peran lebih besar,” ujarnya.
Di sisi lain, lemahnya kelembagaan lokal seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pengelolaan hutan secara produktif juga menjadi hambatan. Menurut Tina Wiryawati yang juga merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, perlu ada peningkatan kapasitas, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan modal dan akses pasar agar masyarakat dapat ikut berperan aktif.
“Kita ingin sektor kehutanan tidak hanya jadi penjaga lingkungan, tapi juga penggerak ekonomi daerah. Dengan sinergi lintas sektor, kita optimistis bisa merealisasikan itu,” pungkasnya. (muis)
