Strategi Pengelolaan Pertambangan Umum Dalam Meningkatkan PAD
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Sektor pertambangan umum masih menjadi salah satu andalan dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat. Ada berbagai strategi yang kini bisa dijalankan oleh pemerintah provinsi demi optimalisasi potensi tambang yang ada di wilayah Jabar.
Langkah pertama yang harus ditempuh menurut Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati, adalah melakukan digitalisasi data dan perizinan tambang. Menurutnya, sistem perizinan daring yang terintegrasi dengan pusat memungkinkan Pemprov Jawa Barat memantau aktivitas tambang secara real-time, baik yang legal maupun yang belum berizin.
“Kita tidak bisa mengelola apa yang tidak kita ketahui. Maka dari itu, akurasi data menjadi kunci. Dengan sistem digital ini, Pemerintah Provinsi bisa mengetahui jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif, produksi bulanan, hingga kontribusi masing-masing perusahaan terhadap PAD,” ujar Tina Wiryawati, kepada elJabar.com.
Tina Wiryawati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan. Yakni pembentukan Tim Pengawasan Terpadu di tingkat kabupaten/kota. Karena mereka yang lebih dekat ke lapangan, dan provinsi yang fasilitasi kebijakan dan regulasi.
Program sinergi ini bisa dilakukan meliputi pelatihan pengawasan, peningkatan SDM teknis pertambangan, bahkan sampai dengan penggunaan drone untuk pemantauan wilayah pertambangan ilegal.
Sedangkan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD, pemerintah provinsi dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bisa merancang sistem penarikan pajak berbasis volume produksi aktual.
Dulu, laporan produksi manual sangat rentan dimanipulasi. Sekarang, semuanya berbasis sistem dan transparan. Pada tahun 2024, kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD meningkat sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Sistem ini dilengkapi dengan teknologi weigh bridge dan sensor digital yang langsung terhubung ke server provinsi,” jelasnya.
Namun meski fokus pada pendapatan, Tina Wiyawati menekankan pentingnya keberlanjutan. Ia menyebut bahwa seluruh perusahaan tambang wajib menyusun Rencana Reklamasi dan Pascatambang, yang dievaluasi setiap tahun.
“Kami tidak ingin peningkatan PAD merusak lingkungan atau menciptakan konflik sosial,” tandasnya.
Tina Wiryawati yang juga merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, menyoroti pentingnya hilirisasi tambang, agar nilai tambah tidak keluar dari Jawa Barat. Oleh karena itu menurutnya pemprov harus merancang kawasan industri berbasis tambang di wilayah selatan Jabar.
Dengan cadangan tambang yang melimpah, dari pasir besi, emas, hingga batu andesit, Jawa Barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD dari sektor pertambangan umum. Jawa Barat tengah mempromosikan proyek hilirisasi logam tanah jarang dan mineral non-logam ke investor asing, terutama dari Asia Timur dan Eropa.
“Ini akan menjadi katalis ekonomi baru. Namun, kunci dari semua itu adalah pengelolaan yang transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kami optimis bahwa dengan tata kelola yang baik, sektor pertambangan bisa menjadi pilar penting pembangunan daerah,” pungkasnya. (muis)
