Fokus Jawa Barat 2025, Pembangunan Regional Berkeadilan
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan regional yang berkeadilan di tahun 2025. Pembangunan yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan namun juga menjangkau pelosok daerah adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jabar.
Kesenjangan antarwilayah di Jawa Barat menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Prasetyawati, masih terasa jelas. Terutama antara wilayah metropolitan seperti Bandung Raya dan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dengan wilayah Priangan Timur dan bagian utara Jabar seperti Indramayu dan Subang.
“Pembangunan jangan hanya dinikmati oleh kawasan yang sudah maju. Warga di Ciamis, Garut, hingga Majalengka juga berhak atas infrastruktur yang memadai, pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang mudah diakses,” tandas Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Prasetyawati menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal. Menurutnya, pendekatan seragam (one size fits all) tidak lagi relevan, mengingat karakteristik tiap daerah yang berbeda secara geografis, ekonomi, dan sosial budaya.
Salah satu strategi utama yang diusulkan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Menurut Prasetyawati, jalan-jalan penghubung antar-kabupaten, jalur kereta api regional, serta akses internet di daerah pedesaan perlu menjadi prioritas utama.
“Pemerataan bukan hanya soal distribusi dana, tapi juga soal akses. Kalau warga di pelosok tidak bisa terhubung dengan pusat ekonomi, mereka tidak punya kesempatan berkembang,” katanya.
Pembangunan berbasis potensi local sangat penting untuk diperhatikan. Wilayah seperti Pangandaran punya potensi pariwisata luar biasa, sementara daerah seperti Cirebon dan Kuningan punya potensi pertanian dan industri kreatif yang bisa diangkat. Pemerintah daerah harus diberi ruang dan dukungan penuh untuk mengembangkan sektor unggulan masing-masing.
Dalam kerangka pembangunan berkeadilan, Prsetyawati juga mendesak agar kewenangan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diperkuat. Menurutnya, desentralisasi tidak hanya soal pembagian anggaran, tapi juga soal kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya.
“Sering kali pemerintah daerah tidak bisa bergerak karena terlalu banyak regulasi dari pusat atau provinsi. Kita butuh pola kemitraan, bukan hubungan atasan-bawahan,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal, agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan nyata warga.
Selain intervensi pemerintah, Prasetyawati juga mendorong peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, ia menekankan bahwa investasi harus dilakukan secara beretika dan berkelanjutan.
“Kita harus pastikan investasi masuk tanpa merusak lingkungan dan tanpa menggusur masyarakat lokal. Pemerintah harus jadi penjaga agar pembangunan tidak malah menimbulkan ketimpangan baru,” ujarnya.
Harapan besar bahwa tahun 2025 ini, menjadi momentum kebangkitan pembangunan regional di Jawa Barat yang benar-benar inklusif dan adil. Pembangunan yang berkeadilan bukan sekadar slogan.
Dengan komitmen dan strategi yang jelas, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, harapan itu bukan hal yang mustahil.
“Tahun 2025 bisa menjadi tonggak penting menuju Jawa Barat yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Ini adalah amanat konstitusi dan tanggung jawab kita bersama. Kita ingin melihat Jawa Barat maju, tapi juga setara dan menyeluruh,” pungkasnya. (muis)
