Bangkit Lebih Kuat: Strategi Pembangunan Perekonomian Jawa Barat 2025
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasuki tahun 2025 dengan agenda besar: membangkitkan perekonomian daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, kunci kebangkitan ekonomi Jawa Barat tetap berada di tangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penguatan sektor ini tidak hanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi tameng terhadap krisis global.
“Program digitalisasi UMKM dan pembiayaan inklusif berbasis koperasi harus menjadi dua hal paling menonjol di 2025. Namun tantangannya tetap pada konsistensi pendampingan dan keberlanjutan program, bukan hanya seremoni,” ujar Lina Ruslinawati, kepada elJabar.com
Ia menyoroti ketimpangan wilayah antara koridor utara—yang tumbuh pesat karena industri dan infrastruktur—dengan selatan Jawa Barat yang masih tertinggal. Sektor pertanian dan kelautan, yang mendominasi di selatan, belum memperoleh insentif yang setara dibanding sektor manufaktur dan properti.
Lina menilai bahwa program “Petani Milenial” dan “Nelayan Juara” belum menyentuh akar persoalan, yaitu redistribusi akses terhadap lahan, pasar, dan modal.
Namun Lina mengingatkan bahwa pendekatan ini tidak boleh berhenti pada aspek teknologi, tetapi harus memperhatikan literasi digital dan keadilan akses infrastruktur.
“Tanpa literasi dan pendampingan yang kuat, digitalisasi hanya akan menjadi jargon. Kita bisa lihat bahwa di banyak desa, sinyal internet masih jadi masalah. Apalagi bicara soal e-wallet dan manajemen digital,” paparnya.
Ia mendorong agar pendekatan pembangunan ekonomi digital berbasis wilayah menjadi strategi utama. Desa-desa harus difasilitasi dengan pelatihan bisnis digital, akses internet publik, dan koneksi ke ekosistem e-commerce regional.
Target untuk terus meningkatkan jumlah investor ke Jawa Barat, merupakan langkah positif. Namun untuk keseimbangan ekologi, Lina juga menekankan pentingnya pendekatan green investment yang tidak merusak tata ruang dan ekosistem lingkungan.
“Kita jangan mengulang kesalahan masa lalu. Investasi harus ramah lingkungan, pro-pekerja lokal, dan sesuai RTRW. Kawasan Rebana jangan sampai menjadi korban eksploitasi sumber daya seperti Bekasi dan Karawang dulu,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar pemda melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan investasi dan menjamin keterbukaan data proyek strategis.
Pembangunan ekonomi Jawa Barat 2025 juga memuat arah kebijakan yang menyasar keterlibatan perempuan dan pemuda dalam ekonomi produktif. Lina menyambut baik hal ini sebagai strategi jangka panjang untuk menumbuhkan wirausaha baru yang berdaya saing.
“Bonus demografi harus jadi kekuatan. Tapi pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan semu. Harus ada mentoring berkelanjutan, akses pembiayaan mikro, dan jaminan pasar. Khusus perempuan, banyak yang masih dibatasi norma sosial,” katanya.
Ia menekankan pentingnya penyediaan ruang usaha khusus perempuan dan program afirmatif bagi pelaku usaha muda di desa.
Salah satu perhatian utama pembangunan ekonomi 2025 adalah penyelesaian proyek-proyek infrastruktur konektivitas, seperti Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci), reaktivasi jalur kereta api selatan, serta pembangunan pelabuhan dan pasar induk.
Namun Lina mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berbasis kebutuhan ekonomi rakyat, bukan semata-mata proyek mercusuar.
“Pasar rakyat yang sehat lebih berdampak daripada mall raksasa. Jalan desa yang bagus lebih penting bagi petani ketimbang tol yang hanya dilewati truk industri,” pungkasnya. (muis)
