SUMEDANG, elJabar.com — Massa yang mengatasnamakan diri “Aksi Kamisan Jatinangor” menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Kamisan, di Sabusu, Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).
Koordinator Aksi, Ridho Danu dalam orasinya membahas sejumlah isu strategis yang terjadi di negeri ini. Di antaranya soal pelanggaran HAM, kasus agraria hingga retret kepala daerah.
“Kami mempertanyakan, apa manfaat retret untuk rakyat. Kenapa saat efisiensi sekarang ini justru pemerintah menghamburkan uang untuk retret,” ujar Danu, dalam orasinya.
Orasi kemudian dilanjutkan oleh peserta aksi lainnya, Zaki.
Dalam orasinya, Zaki mengungkapkan kekecewaan karena Aksi Kamisan yang sejatinya berlangsung di depan Kampus IPDN, justru dilarang dan dipindahkan ke Sabusu Jatinangor.
“Kami ingin mewakili rakyat Indonesia untuk menyambut kehadiran para kepala daerah di lingkungan kampus kami. Tapi kenapa kami dilarang berorasi di hadapan pejabat-pejabat kita. Kami ingin menyampaikan aspirasi, bukan cari onar,” ungkap Zaki, saat berorasi.
Dengan berapi-api, Zaki juga menyinggung masalah efisiensi pemerintahan Prabowo yang seolah menginstruksikan daerah-daerah untuk berhemat.
“Tapi di sisi lain, saat ini di kampus IPDN sedang berlangsung retret kepala daerah. Lihat poster yang kita bawa, tulisannya “Katanya efisiensi, tapi kok retret 13 miliar”. Tulisan itu menjadi pertanyaan, apakah manfaat retret ini benar-benar untuk masyarakat atau hanya menyamakan persepsi untuk korupsi?” ujar Zaki, seraya disambut riuh massa lainnya.
Menurut informasi yang diperoleh dari peserta, Aksi Kamisan ini rutin dilakukan setiap hari Kamis di lingkungan kampus mereka.
Namun kali, Aksi Kamisan Jatinangor sengaja dilakukan di luar kampus berhubung adanya kegiatan retret kepala daerah di IPDN Jatinangor.
Pertanyakan Urgensi Retret
Saat diwawancarai wartawan, Koordinator Aksi, Ridho Danu mengakatan, sebenarnya massa Kamisan Jatinangor ini datang untuk menyambut para kepala daerah di Jatinangor.
“Kami ingin memaparkan masalah-masalah apa saja di Indonesia ini. Terutama kaitannya dengan masalah HAM di daerah-daerah yang barangkali kawan-kawan di daerah jarang bisa menemui kepala daerahnya,” kata Danu.
Oleh karenanya, imbuh dia, massa Aksi Kamisan Jatinangor datang untuk mewakili masyarakat dalam menyuarakan permasalahan di daerah kepada kepala daerahnya.
“Kami mempertanyakan sejak awal adanya retret pertama di Magelang. Apakah retret ini urgensi. Pertama, dilakukan di masa efisiensi. Kedua, retret di masa efisiensi itu memakan banyak sekali anggaran. Kita tahu efisiensi ini memotong banyak sekali anggaran-anggaran strategis, termasuk barangkali bagi kami mahasiswa, memotong anggaran seperti anggaran pendidikan, bantuan sosial, dan segala macam dipotong,” papar Danu.
Danu juga mempertanyakan tujuan retret sebenarnya. Menurutnya, pemerintahan daerah di Indonesia seharusnya dilakukan dengan desentralisasi.
“Ada otonomi daerah dan kewenangan kepala daerah untuk menentukan kebijakan demi membangun daerahnya masing-masing. Tapi ketika dikumpulkan di dalam retret, dibina, dikasih arahan secara langsung, dengan dalih penyelarasan dengan pemerintah pusat, itu sama saja artinya menyetir si pemerintah daerah supaya mau mengikuti pemerintah pusat,” ujar dia.
Menurutnya, kebijakan tersebut berbahaya bagi penyelesaian masalah-masalah di daerah.
“Kita tahu di daerah itu banyak sekali masalah-masalah penyelesaian, seperti konflik agraria, konflik masyarakat adat di daerah dengan pembangunan proyek strategis nasional, PSN, dan segala macam,” katanya. (bnh)
