Dewan Bahas Raperda APBD, Ayep: Pemkot Sukabumi Berkomitmen Terus Berinovasi dan Menjaga Sinergi dalam Menghadapi Tantangan Fiskal 2026
SUKABUMI, elajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menegaskan komitmennya, untuk terus berinovasi dan menjaga sinergi dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026.
Hal ini disampaikan saat Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, S.E., M.M., memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Selasa (11/11/2025).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut, dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi, para kepala perangkat daerah, pimpinan partai politik, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Ayep menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan dan masukan konstruktif yang diberikan. Menurutnya, proses pembahasan APBD merupakan ruang dialog demokratis yang mencerminkan kematangan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Dinamika pembahasan ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Ayep.
Ia menegaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2026 telah berlandaskan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati bersama. Namun, perubahan struktur pendapatan daerah akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan strategi dan inovasi.
“Kita tidak boleh berhenti pada keterbatasan. Justru inilah saatnya memperkuat kreativitas dan efisiensi dalam mengelola potensi daerah,” tegasnya.
Pemkot Sukabumi, lanjut Ayep, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Di antaranya dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif, menata kelembagaan pengelolaan pendapatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
Selain efisiensi pada belanja operasional, pemerintah juga memastikan belanja wajib seperti gaji ASN, honor non-ASN, dan program pelayanan publik tetap berjalan. Termasuk di dalamnya pemberian insentif bagi RT, RW, guru mengaji, kader posyandu, serta pembiayaan jaminan kesehatan dan sosial.
“Meskipun dana transfer menurun, pelayanan publik dan program prioritas tidak boleh berhenti. Karena di situlah wajah kehadiran pemerintah bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ayep juga menekankan, pentingnya peran DPRD dalam menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan pembangunan fisik. Ayep berharap pembahasan Raperda APBD 2026 dapat berjalan efektif dan tepat waktu, agar program pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat di awal tahun anggaran.
“Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membawa Sukabumi menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Mari kita rawat sinergi ini demi kemajuan bersama,” pungkasnya. (Anne)
