Wakil Wali Kota Sukabumi Pimpin Rakor Evaluasi Pengisian Capaian Indikator Stunting, pada platform Monitoring Bina Bangda Kemendagri
SUKABUMI, eljabar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, kembali mengkonsolidasikan langkah percepatan penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengisian Capaian Indikator Stunting, pada platform Monitoring Bina Bangda Kemendagri.
Rakor yang berlangsung di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi itu dipimpin langsung Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, pada Selasa, 2 Desember 2025.
Bobby menegaskan, Sukabumi telah mencatat progres signifikan. Berdasarkan data resmi, prevalensi stunting turun dari 26,9 persen pada 2023 menjadi 19,7 persen pada 2024.
“Penurunan ini menunjukkan arah kebijakan kita tepat. Kerja bersama seluruh pihak sudah mulai membuahkan hasil nyata,” ujarnya.
Capaian tersebut, kata Bobby, mengantarkan Kota Sukabumi meraih penghargaan, sebagai kota berkinerja terbaik dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tingkat Jawa Barat tahun 2024, serta memperoleh insentif fiskal dari Kementerian Keuangan RI pada 2025.
Meski demikian, Bobby mengingatkan, tantangan belum selesai. Target penurunan stunting dimasukkan sebagai indikator prioritas dalam RPJMD 2025–2029, dengan sasaran bertahap hingga mencapai 13,36 persen pada 2029.
“Kualitas data menjadi kunci. Validitas dan kelengkapan indikator harus dijaga karena ini dasar bagi setiap keputusan intervensi,”katanya.
Bobby menambahkan, rakor tersebut juga menjadi forum untuk memastikan data yang diunggah ke platform Kemendagri akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain mendukung transparansi pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, mekanisme pelaporan real time memungkinkan pemerintah pusat memantau program dan anggaran daerah secara lebih komprehensif.
Bobby juga menekankan, penanganan stunting memerlukan kerja lintas sektor. Karena itu, OPD yang membidangi kesehatan, sanitasi, pendidikan, hingga ketahanan pangan harus bergerak serempak.
“Penguatan dari hulu sangat penting. Mulai dari calon pengantin hingga intervensi gizi berkelanjutan harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.
Bobby juga menyoroti penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan disinergikan dengan Kawasan Makan Produktif (KMP). Menurutnya, integrasi dua program ini diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan bergizi, menghindari markup harga, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam mekanisme penilaian kinerja stunting nasional, Bobby menegaskan, tiga indikator utama yang wajib dipenuhi yakni, kelengkapan data, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan.
“Penilaian dilakukan melalui tiga komponen besar yaitu, aksi konvergensi oleh Kemendagri, capaian layanan oleh Kemenkes dan PUPR, serta efektivitas konvergensi desa oleh Kemendes PDTT,”ungkapnya.
Selain itu, Bobby memberikan tiga instruksi. Yakni, mengisi seluruh indikator berdasarkan data lapangan, memperkuat koordinasi lintas OPD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, serta menjaga disiplin pelaporan tepat waktu.
“Saya optimistis para petugas mampu memenuhi target tersebut, dan berharap anggaran untuk kader posyandu dapat ditingkatkan,” pungkasnya. (Anne)
