DPRD Kota Bandung Soroti Tingginya Angka Kemiskinan di Bojongloa Kaler pada Musrenbang RKPD 2026

BANDUNG, eljabar.com – Isu kemiskinan menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2026 yang digelar pada Senin, 9 Februari 2026.

Sejumlah Anggota DPRD Kota Bandung hadir dalam forum tersebut untuk menyerap aspirasi sekaligus mengawal arah kebijakan pembangunan di wilayah tersebut.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Christian Julianto Budiman, Soni Daniswara, Agus Hermawan, dan Andri Gunawan. Kehadiran para legislator ini menunjukkan komitmen DPRD dalam memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan.

Dalam kesempatan tersebut, Soni Daniswara mengungkapkan bahwa berdasarkan data Laci RW (Layanan Catatan dan Informasi Rukun Warga), Kecamatan Bojongloa Kaler tercatat sebagai kecamatan dengan tingkat kemiskinan kategori I di Kota Bandung. Data tersebut, menurutnya, harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kebijakan.

“Dari data ini, harus menjadi perhatian kita semua. Upaya dan ikhtiar supaya bisa keluar dari zona tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan langkah terpadu yang melibatkan pemerintah, DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat. Program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus dirancang secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Sementara itu, Christian Julianto Budiman menilai tema RKPD tahun ini menjadi tantangan besar bagi semua pihak. Ia mendorong agar potensi lokal yang dimiliki Bojongloa Kaler dapat dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi baru, salah satunya melalui sektor pariwisata berbasis komunitas.

“Pariwisata kota bukan sekadar senang-senang. Kampung toleransi yang terdapat di Bojongloa Kaler bisa menjadi daya tarik wisata yang diminati karena memiliki keunikan yang bisa diminati,” katanya.

Menurutnya, pengembangan kampung toleransi sebagai destinasi wisata tematik tidak hanya memperkuat identitas wilayah, tetapi juga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga jasa kreatif.

Agus Hermawan turut menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menurunkan angka kemiskinan. Ia menilai penguatan sektor UMKM menjadi salah satu strategi yang realistis dan berkelanjutan.

“UMKM kreatif yang kita bisa akomodir dengan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia mendorong agar pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, hingga pendampingan usaha diperluas, sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mandiri secara ekonomi.

Sementara itu, Andri Gunawan menambahkan bahwa Musrenbang sejatinya sejalan dengan filosofi masyarakat Sunda yang mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal dalam menyelesaikan persoalan.

“Orang Sunda menyelesaikan persoalan sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku. Kesejahteraan pegawai perlu menjadi perhatian juga oleh kami, supaya bisa lebih menunjang pelayanan warga,” katanya.

Ia menilai, peningkatan kesejahteraan aparatur di tingkat kewilayahan juga penting agar pelayanan publik dapat berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam forum tersebut, DPRD Kota Bandung menyatakan akan mengawal 145 usulan program yang diajukan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Para anggota dewan juga mengimbau agar dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah, proses penunjukan pelaksana dilakukan secara hati-hati dan profesional guna memastikan kualitas pekerjaan serta akuntabilitas anggaran.

Melalui Musrenbang ini, DPRD berharap berbagai persoalan mendasar di Bojongloa Kaler, khususnya terkait kemiskinan, dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *red