Wujudkan Pilkada Damai, Seminar Kebangsaan Bebas Hoaks Digelar
BANDUNG, eljabar.com,– Sebagai bentuk mensukseskan Pemilu Kepala Daerah Jabar 2018 bebas hoaks, Selasa 03 April 2018 di Grand Pasundan Convention Hall, Jln Peta No. 241 Kota Bandung digelar Seminar Kebangsaan Pilkada Jawa Barat 2018 Bebas Hoax.
Seminar dengan tema “Cerdas Berinformasi untuk Pilkada Damai” itu dihadiri pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yakni pasangan Mochamad Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu), pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM), pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) dan pasangan Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah).
Selain itu, seminar juga dihadiri Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, Brijen Pol. Drs. DR. H.M Fadil Imran, M.SI (Wakasatgas Nusantara Mabes Polri), Gubernur Jabar yang diwakili Kadis Kominfo Jabar, Ferdinan ST (Komisioner KPU Jabar), Drs. Harminus Koto (Ketua Bawaslu Jawa Barat), Ary Shyaril Ramadhan (Ketua Aliansi Jurnalis Independen), AKBP Sukendar, S.Ik (Wadir Intelkam Polda Jabar), paslon Walikota dan Wakil Walikota Bandung dan perwakilan KPU dan Panwaslu kab/kota se Jabar.
Ketua penyelenggara, Angga, menyampaikan bahwa intinya saat ini tengah memasuki tahun demokrasi, sehingga perlu diupayakan pula agar pesta demokrasi itu terbebas dari hoaks dengan acara cerdas berinformasi untuk pilkada damai. “Sehingga dalam perhelatan demokrasi di Jabar dapat berjalan aman lancar dan kondusif,” katanya.
Kadis Kominfo Jabar menyampaikan, perlu adanya pencegahan dari informasi informasi yang menyesatkan. Sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan aman dan lancar. “Dengan maraknya berita hoaks, perlu kita menganalisa kebenaran berita tersebut, sehingga kita tidak mudah terpancing dan terprovokasi yang imbasnya dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat,” jelasnya.
Acara dilanjutkan diskusi sesi pertama terkait pencegahan berita hoaks, dengan moderator Sapta Atmaja.
Pada diskusi ini, Brijen Pol. Fadil Imran menyebut, hoaks ini muncul pada tahun 2016. “Hoaks masuk pada UU ITE. Hoaks dibagi dua kelompok, yaitu berita ekploitasi dan berita ujaran kebencian yang mengarah pada unsur sara,” katanya.
Sedangkan Herminus Kotto mengatakan, pengawasan kampanye dalam medsos pilkada tahun 2018 terkait dengan ujaran kebencian bukan hal yang baru, tetapi sudah lama terjadi dalam perebutan kekuasaan, sehingga banyak fitnah yang terjadi di perhelatan pilkada.
Kemudian Ary Shyaril Ramadhan menyampaikan, mengenai hoaks dan ujaran kebencian di tahun politik melalui media sosial (pesan berantai, repost, retweet) cara tangkalnya adalah dengan edukasi literasi media, pendidikan kepada publik tentang etika dan cara bermedsos.
“Penegak hukum wajib menindak tegas pembuat dan penyebar disinformasi dan ujaran kebencian serta keterbukaan informasi publik dengan data yang valid,” katanya.
Ferdinan ST dari Komisioner KPU Jabar menambahkan, pemilukada bertujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, juga berjuang menghasilkan dan memerangi kemiskinan serta melawan kebodohan.
Pada diskusi sesi kedua, bertindak sebagai moderator dari tim masing masing paslon. Tim paslon Rindu, Sidkon Jambi mengaku mendukung seminar terkait berita hoaks. “Setiap pemberitaan agar tetap disaring dan tidak menyebarkan ujaran kebencian,” kata dia.
Sementara tim paslon Hasanah, Mathius, yang juga wakil bendahara DPD PDI Jabar berkomitmen untuk memerangi hoaks. Karena menurutnya, berita bohong itu akan membius masyarakat ke arah yang tidak jelas yang dapat menimbulkan provokasi. “Mari bersatu padu untuk sama sama perang terhadap hoaks,” ujarnya.
Sedangkan tim paslon Asyik, Samsul Bahri menyatakan bahwa berita hoaks jika dibiarkan akan merusak tatanan, baik menjelang pelaksanaan pilkada maupun tidak dalam menjelang pelaksanaan pilkada.
“Karena itu, kita semua sepakat untuk mendewasakan semua elemen masyarakat untuk tidak percaya dan tidak menyebarkan berita hoaks maupum ujaran kebencian,” katanya. (boni)
