BOS Belum Cair, Sekolah Cari Dana Talang Bayar Komputer dan Honor Pengawas?
KAB. BANDUNG, eljabar.com,- Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dirasa oleh sejumlah sekolah terkesan dipaksakan. Salah satu alasannya, pemerintah maupun dinas pendidikan dianggap belum siap karena tak menjamin pengadaan komputer sebagai alat utama dalam ujian tersebut.
Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun eljabar.com di beberapa SMP Negeri dan Swasta di Kab. Bandung, Jawa Barat, rata-rata pihak sekolah mengeluhkan pelaksanaan UNBK.
“Ini terkesan dipaksakan. Pasalnya, Pemerintah Kab.Bandung maupun Mendikbud RI kurang mendukung pihak sekolah, yakni dalam hal pengadaan perangkat komputer dan server. ‘Kan sebelum UNBK tidak disuplai. Akibatnya sekolah meminjam (komputer) pada orang tua atau menyewa dengan harga cukup mahal,” keluh salah seorang kepala sekolah yang meminta tidak ditulis namanya.
Sumber lainnya mengungkapkan bahwa fakta di lapangan, sekolah yang melaksanakan UNBK dibuat pusing karena dilarang meminjam dana talangan. Sedangkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) belum cair. Dengan terpaksa sekolah meminjam dana dari orang lain untuk membayar honor, snack dan panitia.
“Dengan demikian, UNBK terindikasi hanya ‘prestisius’ oknum saja. Karena sekolah yang hanya memiliki komputer 5 pun harus melaksanakan UNBK,” ujarnya.
Dikatakan, ada sekolah yang melaksanakan UNBK dengan cara meminjam laptop dari orang tua atau menyewa pada orang lain, bahkan terpakasa membeli server yang harganya puluhan juta. Bahkan, untuk mengobati kekhawatiran adanya gangguan pada listrik, data tidak terkoneksi ke pusat, bayar transportasi pengawas, snack dan lain-lain uangnya hasil meminjam.
“Bos belum cair, sekolah terpaksa meminjam dana. Demikian pula sekolah yang menjalani UNKP, pinjam dana talangan untuk keberlangsungan UNKP. Padahal, tahun lalu UNKP dan UNBK didanai dari APBN. Sedangkan sekarang dari BOS, yang belum cair,” papar sumber.
Namun, pungkasnya, bagi oknum kepala SMP yang diduga bermain ‘kongkalingkong’, UNBK diduga dijadikan ladang pemasukan uang dengan cara komputer hasil sewa harganya terindikasi melakukan mark up atau melebihkan dari harga asli. (A56)
