Pendidikan Dijadikan Mesin Politik, Ini Keluh Kesah Sang Pendidik di Sumedang

Laporan : Kiki Andriana
SUMEDANG, eljabar.com – Menjelang perhelatan Pilkada Sumedang, sejumlah pendidik di kabupaten Sumedang menyayangkan terhadap sikap Kepala Dinas dan Sekdis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang menggiring dunia pendidikan ke arus politik di Kabupaten Sumedang.
” Ini sudah sangat sangat tidak etis, dunia pendidikan digiring ke arus politik, ” kata Astrajingga ( untuk keamanan narasumber, nama narasumber kami samarkan), kepada eljabar.com saat dihubungi melalui sambungan selularnya, Rabu (20/6/2018) siang.
Menurut Astrajingga, benar beberapa bulan yang lalu, setiap Sekolah Dasar se- kabupaten Sumedang diwajibkan untuk membeli baligo bupati Eka Setiawan untuk dipasang disetiap sekolah, setiap satu lembar balligo dihargai 100 rb, pada waktu itu arahan dari Kepala Dinas, Sonson Mukhamad Nurikhsan dan Sekdis Unep Hidayat yang saat itu sedang mengarahkan tenaga honorer di Sumedang yang akan diberikan SK honorer, padahal, lanjut Atrajingga, tidak ada aturan yang membenarkan jika sekolah harus membeli baligo seorang bupati, baik secara aturan maupun secara kebijakan,” kata dia.
Ditambahkan Astrajingga, ” Jika saja gratis ya gak apa apa, ditambah ini kan tahun politik dan memang di Sumedang ini ada lima paslon, seperti yang kita ketahui, menjelang perhelatan Pilkada Sumedang, saya melihat dan merasakan dunia pendidikan telah dijadikan mesin poliik oleh Pak Eka, bahkan Pak Kadis dan Pak Sekdis telah mengklaim, jika semua pendidik di Sumedang akan memilih paslon bernomor urut 5 tersebut, “itu bohong, bukan abu abu lagi, tetapi itu bohong, ” tegasnya.
Memang, lanjut dia, Ancaman dari Kadis dan sekdis terhadap pendidik itu tidak ada, dan memang Kadis dan Sekdis itu menggiringnya secara halus, saya melihat mereka berdua itu telah pasang dada, kalah menang gimana nanti,” kata dia
Jika sikap kadis dan sekdis seperti ini, lanjut Astrajingga, ya saya menanggapinya sikap mereka itu sudah negatif, ” Ya jelas secara politik kan ada lima paslon, Jika dunia pendidikan dikaitkan dengan politik itu jelas sangat salah, ” Politik bukan diterapkan terhadap instansi pemerintahan, ASN itu tidak boleh berpolitik praktis, kendati demikian, silahkan saja berpolitik namun dengan catatan harus keluar dulu atau pensiun terlebih dahulu menjadi ASN, dan kenapa pendidikan digiring ke arus politik, ini kan aneh, saya tegaskan kembali, lanjut Astrajingga, ” Jangan sekali kali Dinas Pendidiikan Sumedang menggiring suara untuk salah satu paslon, dan saya akan secara gamblang, karena memang warna politik saya itu dirahasiahkan dan pendidik lainpun akan sama akan merahasiahkannya.
” ini sudah jauh dari etis “, yang digelontorkan itu uang negara, dengan secara halus Kadis dan Sekdis Dinas Pendidikan membawa kearah loyalitas, kami bekerja untuk negara, bukan bekerja terhadap pimpinan, ini sangat sangat tidak etis.” ungkapnya.
ditambahkan Astrajingga, saya mengimbau kepada semua pengajar di kabupaten Sumedang, jangan sekali kali berpolitik praktis, manakala berpolitik praktis ada aturannya terhadap ASN tentang aturan disiplin menjadi Aparatur Sipil Negara. kalaupun mau berpolitik, silahkan keluar dulu atau pensiun terlebih dahulu, dan saya berharap terhadap KPU, Panwaslu dan pihak terkait untuk melihat dan memberikan sangsi terhadap oknum ASN yang berpolitik praktis, karena sudah jelas dunia pendidikan telah dikorbankan untuk kepentingan politik, ” harapnya.
Seperti berita yang dilansir eljabar.com sebelumnya, masyarakat Sumedang dihebohkan oleh beredarnya video Sekretaris Dinas Pendidikan Kab.Sumedang, Unep Hidayat yang secara terang terangan berkampanye dan melakukan penggiringan suara terhadap paslon yang memiliki jargon politik Sumedang mantap tersebut. (*)