BANDUNG, eljabar.com,- Kapolda Jabar beserta Pangdam III/Siliwangi, Ketua DPRD Jabar, Wakil Gubernur Jabar, Kapengti Jabar, Kasgartap II/ Bandung, Kabinda Jabar, Wakapolda Jabar, PJU Polda Jabar, Koordivkum Bawaslu Jabar, Kapolrestabes Bandung, Ketua KPU Jabar dan Ketua Bawaslu Jabar, Wakil Ketua MUI Jabar, Anggota KPU Jabar, Koordinator Bid. Pidsus Kejati Jabar, Kepala Instansi Pemerintah Prov. Jabar, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se Jabar melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Tahun 2018 bertempat di Lapangan Gasibu Bandung, Rabu (19/9/2018).
“Operasi ini diselenggarakan untuk mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas tingkat pusat, daerah, dan tingkat Polres,” ungkap Kapolda Jabar, Irjen Pol. Agung Budi Maryoto.
Polri dibantu unsur TNI dan stakeholders
terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”. Operasi ini dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia.
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan dalam sambutannya mengatakan, dengan pelaksanaan momentum apel gelar pasukan ops Mantap Brata 2018, diharapkan akan semakin memperkokoh soliditas, sinergitas dan silaturahmi antara TNI Polri, sehingga tercipta sinkronisasi, koordinasi dan sinergi yang baik sehingga masyarakat akan merasa aman dikarenakan situasi wilayah Jabar selalu Kondusif.
“Saya tegaskan, tidak ada personil yang terlibat dalam Politik praktis dalam keberlangsungan Pilpres 2019 nanti. Personil pun harus paham dalam peran apa yang harus dilakukan untuk netralitas TNI – Polri,” ungkapnya.
Kapolda Jabar dalam apel gelar pasukan ops Mantab Brata 2018 menyampaikan amanat, bahwa pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen /parliamentary threshold sebesar 4%.
“Selain itu, peningkatan intensitas kegiatan politik tentunya dapat memunculkan potensi
kerawanan di bidang keamanan. Di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah
kehidupan bermasyarakat,” ujar Kapolda Jabar.
Dalam apel gelar pasukan ops Mantap Brata tahun 2018, ada beberapa penekanan Kapolda Jabar yang dibacakan dalam sambutan Kapolri untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh anggota yaitu: Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI-Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai, jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu.
Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang,
untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini. Dorong seluruh elemen KPU, bawaslu, caleg, parpol dan masa pendukungnya, pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Gelorakan deklarasi pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi.
Dan, lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif. (boni)
