Pasca Pelantikan 637 Kepala Sekolah, Arah Pendidikan dalam Kerangka Visi Misi Sumedang SIMPATI Dipertanyakan?
SUMEDANG, eljabar.com — Pasca dilantikanya 565 guru Sekolah Dasar (SD) dan 72 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) promosi dan rotasi penugasan guru menjadi Kepala Sekolah oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir di Pendopo Induk Pusat Pemerintahan (IPP) pada Senin (9/12/2019) kemarin, menuai polemik tak sedap.
Informasi yang dihimpun, ada aliran uang yang diduga masuk ke saku beberapa oknum Disdik dari sejumlah kepala sekolah. Indikasi itu, diperkuat dengan beredarnya draf nominatif mutasi/promosi dan rotasi kepala sekolah, beberapa hari sebelum pelantikan tersebut dilaksanakan.
Tak hanya itu, sebelumnya beredar isu, jika untuk menempati “jabatan” Kepala SD yang dikehendaki dibandrol Rp10 hingga 15 juta. Sedangkan untuk Kepala SMP, kisarannya sampai Rp 50 juta. Kekecewaan pun datang dari sejumlah kepala sekolah yang merasa terdzalimi. Pasalnya, kebijakan promosi dan rotasi Kepala Sekolah dianggap tidak mempertimbangkan aturan dan norma sebelumnya, serta mengabaikan aspek kemanusiaan.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Sumedang, Ade Sugiana mengatakan, Mutasi/promosi dan rotasi kepsek kemarin dinilai terlalu dipaksakan dan memaksakan, semakin terlihat nuansa kepentingan dikaum elite politik pendukung.
“IGI menyikapi bahwa arah pendidikan Kab. Sumedang dalam kerangka visi misi Sumedang SIMPATI dipertanyakan?, maju mundurnya Pendidikan sekolah saat ini baik pusat maupun daerah didasari oleh Kepsek dan manajerial yang mumpuni, sehingga perahu berlayar searah dengan seorang nakhoda yang cakap, apalagi di era sekarang kita membanggakan Digital tech, tetapi nuansa kharakter kita semakin hilang,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).
Selain itu, sambung Ade, semakin nampak terlihat carut marutnya, begitupun sebelumnya dalam Penjaringan untuk pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang (DPKS) 2019.
“IGI menilai penetapan yang tergesa gesa seolah dipaksakan, terutama dalam hal pengesahan rotasi Kepala Sekolah, paling tidak kami memberi masukan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, disitu disebutkan, periodisasi Kepala Sekolah masa tugasnya dimulai sejak diundangkan padahal, ada pasal/klausul satu periode 4 tahun sehingga, secara tersirat bahwa periodesisasi terhitung sejak diangkat dan itu yang paling krusial,” tandasnya. (Abas)
