Dady Rohanadi: Kekisruhan Pembagian Bansos, Bermula Dari Data Yang Tidak Valid
BANDUNG, elJabar.com — Terkait semerawutnya data kelompok rumah tangga sasaran (KRTS) non-data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), diperkirakan terjadi diseluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini diungkapkan salah seorang Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, kepada eljabar.com, Senin (11/05/2020).
“Saya kira ini terjadi di semua dapil di Jabar. Bahkan, bisa jadi ini pula yang terjadi di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Ketika pendataan awal, tidak semua RT/RW dilibatkan. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, data mereka juga menurut Daddy Rohanady, tak digunakan. Padahal, mereka mencoba menyusun data sedekat mungkin dengan fakta empiris di lapangan.
Makanya, tidak aneh jika kemudian ada RT/RW/Kades yang mengungkapkan kekesalannya dan viral di media.
“Menurut saya, masalah utamanya adalah data. Ada beberapa data hasil beberapa kali proses, termasuk verifikasi-validasi dan slot pengajuan non-DTKS dalam koridor yang diminta Pemprov Jabar,” ungkapnya.
Kota Cirebon misalnya, di awal alokasinya 3.840 KRTS. Di akhir, maksudnya untuk realisasi bansos tahap I, hanya tersiaa 874. Jumlah ini katanya sudah hasil verifikasi dan validasi. Nyatanya menurut pengamatan Daddy Rohanady dilapangan, masih ada 150 KRTS yang tidak valid.
Belakangan sesuai permintaan, Kota Cirebon mengajukan lagi kuota non-DTKS sebanyak 35.000-an. Nyatanya yang diakomodir hanya sekitar 14.000-an.
“Semoga saja hal-hal seperti ini tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Begitu sepengetahuan dari hasil pengamatan saya di dapil,” pungkasnya. (MI)
