Sejumlah Proyek Mangkrak, DPRD Akan Evaluasi Kinerja Seluruh SKPD Pemkab Bogor
KAB. BOGOR, elJabar.com — Mangkraknya pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2021, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bogor geram. DPRD Kabupaten Bogor akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap kinerja seluruh SKPD di bawah kepemimpinan Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan.
Evaluasi kinerja SKPD Pemkab Bogor oleh DPRD, tak hanya mencakup teknis pelaksanaan pembangunan saja, tetapi juga terhadap sumber daya manusianya (SDM).
Ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, bahwa DPRD Kabupaten Bogor akan melakukan evaluasi terkait sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, seperti gelanggang olahraga masyarakat (GOM), stadion mini, rumah sakit dan insfrastruktur lainnya.
Rudy juga menjelaskan, evaluasi kinerja dilakukan karena proyek infrastruktur tersebut tidak selesai tepat waktu.
“Evaluasi dan pemeriksaan dilakukan Tidak hanya pada persoalan teknis pelaksanaan pembangunan, tetapi juga sumber daya manusia di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis terkait,” tegas Rudy, Senin (27/12/2021).
Evaluasi tersebut rencananya akan dilakukan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Bogor, pada hari Kamis (30/12/2021) mendatang.
“Evaluasi tersebut akan mempertanyakan seputar proyek GOM, stadion mini, rumah sakit, peningkatan jalan, pembangunan pedestrian dan lainnya, yang tidak selesai tepat waktu,” kata Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, proses lelang, teknis pembangunan hingga SDM di SKPD teknis terkait akan dievaluasi. Pihaknya akan mencari informasi, seputar faktor penyebab keterlambatan proyek pembangunan tersebut.
“Kami akan menggali atau mencari informasi, apa yang menjadi faktor penyebab keterlambatan proyek pembangunan tersebut,” ujarya.
Rudy juga menegaskan, DPRD akan mendorong sejumlah proyek infrastruktur, khususnya yang bernilai besar, supaya pelaksanaan lelangnya lebih awal. Selain itu, juga akan meminta instansi terkait untuk melakukan perbaikan manajemen dan kualitas SDM, dengan melakukan rotasi.
“Kami akan mendorong proyek insfrastruktur, terutama yang nilai anggarannya besar agar lelangnya dipercepat di awal tahun anggaran. Lalu kami juga meminta BKPSDM agar pejabat yang kurang baik pekerjaannya, untuk dirotasi,” imbuh Rudy.
Hal tersebut menurut Rudy, perlu dilakukan agar orang yang memegang jabatan tersebut sesuai dengan kemampuan atau keahlian dalam bidangnya.
“Agar kedepan orang yang menjabat merupakan orang yang ahli di bidang tersebut,” terang Rudy.
Keseriusan DPRD Kab. Bogor untuk melakukan evaluasi dan jengkelnya dengan sejumlah proyek yang mangkrak, bukan tanpa alasan. Mengingat anggaran yang diperuntukan untuk sejumlah proyek infrastruktur tersebut, cukup besar. (Gan/MI)
