Anggaran 13 Triliun Untuk Padat Karya Tidak Transparan - El Jabar

Anggaran 13 Triliun Untuk Padat Karya Tidak Transparan

BANDUNG, eljabar.com — Untuk penanggulangan virus corona di Jawa Barat secara menyeluruh, dari fase tanggap darurat sampai pasca mewabahnya virus, anggaran untuk membantu warga Jawa Barat yang terdampak penyebaran virus corona mencapai 5 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bantuan keuangan dan pangan bagi warga Jabar yang terpapar Covid-19.

Tidak hanya itu, hasil kesepakatan para pimpinan DPRD dengan pihak Pemda Prov. Jabar, juga menyiapkan bantuan keuangan sebesar 13 triliun rupiah hingga 14 triliun rupiah, untuk pasca tanggap darurat.

Sementara itu menurut Peneliti Senior FITRA Jabar, Nandang Suherman, hanya sekitar Rp. 3.431.177.600.000,- anggaran untuk jaring pengaman social (JPS) yang sudah mulai disalurkan, atau yang disebut BLT Gubernur. Sedangkan dalam anggaran BTT di APBD-P 2020, ada Rp.4.837.165.166.283,-.

“Jadi masih ada 1,4 T lagi anggaran di Pos tidak terduga. Saya belum beres neliti. Cuman berdasarkan data ringkasan APBD-P, seperti yang diatas,” ungkap Nandang, kepada elJabar.com, Kamis (30/4).

Namun diakui Nandang Suherman, dirinya belum menemukan anggaran sebesar 18 triliun rupiah dalam dokumen APBD Perubahan. Jadi yang 18 triliun rupiah itu menurutnya, baru sebatas pernyataan Gubernur Ridwan Kamil di berbagai media massa. Dimana rincian dari 18 triliun rupiah tersebut, 5 triliun rupiah untuk JPS dan 13 triliun rupiah untuk program padat karya.

“Saya tidak menemukan angka 18 T hasil re-focusing dalam dokumen APBD-P. Yang 18 T itu baru pernyataan RK (Ridwan Kamil-red) di berbagai media dan wawancara di beberapa TV. Asumsi saya, itu akan ada di APBD-P 2020 ini. Namun setelah dilihat dan di telusuri, tidak ditemukan angka yang 18 T tersebut,” ujar Nandang.

Sedangkan untuk padat karya sendiri yang di gadang-gadang sebesar 13 triliun rupiah untuk pasca tanggap darurat, menurut Nandang, belum ditemukan dalam kegiatan yang disebar ke sejumlah dinas/OPD.

“Saya belum temukan tuh, angka yang 13 T tersebut dalam bentuk kegiatan yang skema padat karya. Baik di PU maupun di OPD lainnya. Dan 13 T itu, entah dari mana sumber pendanaannya. Kalau re-focusing tidak nyampe 13 T,” jelas Nandang.

Tidak transparannya anggaran yang sudah disepakati legislative dengan eksekutif pada Maret lalu, bukan hanya dirasakan oleh masyarakat saja. Sejumlah anggota dewan di DPRD Jabar pun, merasakan hal yang sama.

Dengan payung hukum Perpu Nomor 1 tahun 2020, kepala daerah diberikan keleluasaan tidak terbatas. Bahkan kebijakannya tiodak bisa diperkarakan ke pengadilan. Maka hak budgeting legislative dalam masalah ini, tidak ada gunanya.

Hasil pergeseran anggaran dari pos lain untuk penanggulangan dampak covid-19, tidak masuk pada dokumen anggaran perubahan. Namun langsung dieksekusi pemerintah, berdasarkan Perpu No. 1/2020.

Diakui Daddy Rohanady Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, dirinya tidak mengetahui sebaran anggaran 13 triliun rupiah untuk kegiatan padat karya. Anggaran sebesar itu, ada di dinas mana saja, jenis kegiatannya apa, dirinya tidak mengetahui. Karena data itu tidak dibuka ke legislative.

“Justru data-data itu yang gak dibuka juga ke kami. Hak budgeting tidak ada gunanya,” sesal Daddy Rohanady, kepada elJabar.com, Kamis (30/4).

Sementara itu, seperti yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya, jutaan warga berpenghasilan rendah termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19 di Jawa Barat, akan menerima bantuan sosial (bansos) total senilai Rp. 500 ribu dari Pemda Prov. Jabar.

Rinciannya, bantuan tunai sebesar Rp. 150 ribu per keluarga per bulan. Dan bantuan pangan non tunai, beras 10 kg, terigu 1 kg, Vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp. 350 ribu per keluarga per bulan.

Bantuan tunai dan pangan non tunai dari Pemda Prov. Jabar dengan anggaran sebesar kurang lebih 4,6 triliun rupiah (di luar untuk distribusi) dari APBD itu, rencananya disalurkan selama empat bulan dari April hingga Juli.

Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad, dilansir dari website resmi Pemda Prov. Jabar, saat ini telah dilakukan verifikasi terhadap 1,9 juta data penerima bantuan oleh RW.

Sedangkan untuk mekanisme penyaluran bansos senilai Rp. 500 ribu dilakukan atas kerja sama Pemda Prov. Jabar dengan Kantor Regional V Jabar dan Banten PT Pos Indonesia, untuk kemudian dikirimkan ke alamat penerima melalui ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) yang sudah terdaftar di PT Pos, dan sebagian saat ini sudah mulai pendistribusian.

Untuk biaya pengiriman lewat ojek tersebut, Pemda Provinsi Jabar akan mengucurkan anggaran Rp. 281,795 miliar, sehingga total anggaran bansos provinsi adalah Rp. 4,978 triliun.

Para penerima bansos dari Pemda Provinsi Jabar ini, untuk selanjutnya disebut sebagai Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS). Penerima bansos ada 2.348.298 KRTS berdasarkan hasil validasi Dinas Sosial. (muis)

Categories: Nasional