Antisipasi El Nino hingga 2027, DPRD Pangandaran Desak Pemda Sediakan Tandon Air di Desa Terdampak Kekeringan

PANGANDARAN, eljabar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mendesak pemerintah daerah segera memperkuat langkah penanganan krisis air bersih menyusul potensi fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang diperkirakan berdampak hingga 2027.

Salah satu langkah mendesak yang menjadi perhatian DPRD adalah penyediaan tandon atau toren air bersih berkapasitas 2.000 hingga 5.000 liter di setiap desa yang mengalami kekeringan. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih di tengah meningkatnya risiko kekeringan.

Arahan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi DPRD Kabupaten Pangandaran pada Senin (12/10/2026). Rapat membahas langkah antisipasi dan penanganan kekeringan melalui penguatan koordinasi lintas instansi, penambahan sarana distribusi air, optimalisasi sumber air, serta dukungan anggaran.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat dalam mengantisipasi dampak kekeringan. Penanganan perlu dilakukan secara terencana dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama ketersediaan air bersih.

Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Palang Merah Indonesia (PMI), PDAM, serta perangkat daerah terkait diminta memetakan wilayah yang mengalami kondisi paling darurat.

Pemetaan tersebut diperlukan agar distribusi air bersih, penempatan tandon, dan pengerahan armada dapat dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

DPRD Minta Tandon Air Tersedia di Setiap Desa Terdampak

DPRD Kabupaten Pangandaran menekankan pentingnya penyediaan tandon air berkapasitas 2.000 hingga 5.000 liter di setiap desa yang mengalami kekeringan.

Ketersediaan tandon di tingkat desa diharapkan dapat mempermudah penampungan air yang dikirim menggunakan mobil tangki. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pasokan air secara lebih teratur tanpa sepenuhnya bergantung pada kedatangan kendaraan pengangkut air.

Penyediaan sarana tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kekeringan, jumlah penduduk terdampak, dan kebutuhan air masing-masing wilayah. Pemerintah kecamatan dan desa juga diminta menyusun skala prioritas penerima bantuan agar distribusi air dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan.

Selain menyiapkan unit baru, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan aset yang telah tersedia, termasuk tandon milik PDAM yang masih dapat digunakan.

Langkah inventarisasi tersebut harus segera dilakukan agar sarana yang tersedia dapat langsung dimanfaatkan untuk mendukung penanganan darurat.

Sekda Instruksikan Peningkatan Distribusi Air Bersih

Dalam rakor tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran menginstruksikan PDAM untuk meningkatkan kapasitas pengiriman air bersih sekaligus mempercepat perbaikan pompa yang mengalami kerusakan.

PDAM juga diminta mendata seluruh aset toren atau tandon air yang dimiliki. Pada tahap awal, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 15 unit tandon dapat disiapkan untuk membantu penanganan kekeringan.

Dinas Sosial turut diminta mengaktifkan kembali dua unit mobil operasional Tagana agar dapat memperkuat dukungan logistik di wilayah terdampak.

Sementara itu, BPBD diarahkan melakukan rekayasa armada dengan memanfaatkan kendaraan yang tersedia, termasuk memasang toren pada dump truck. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengiriman air hingga tiga kali lipat guna mengatasi tingginya kebutuhan masyarakat.

Peningkatan kapasitas armada menjadi penting karena pelayanan distribusi air berpotensi mengalami kelebihan beban ketika semakin banyak desa membutuhkan pasokan secara bersamaan.

Dengan penambahan sarana dan pengaturan distribusi yang lebih efektif, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi keterlambatan pengiriman air ke desa-desa terdampak.

BPBD Catat Rata-Rata Lima Desa per Kecamatan Terdampak

Dalam laporan teknis yang disampaikan pada rakor, BPBD Kabupaten Pangandaran menyebutkan bahwa krisis air bersih melanda rata-rata lima desa di setiap kecamatan.

Hingga rapat berlangsung, baru lima unit tandon yang dipinjamkan untuk membantu penanganan kekeringan. Adapun alokasi pembangunan sumur bor baru pada tahun ini tercatat sebanyak lima titik.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penanganan kekeringan membutuhkan dukungan sarana yang memadai, baik untuk penampungan maupun distribusi air bersih.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penempatan tandon dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air dan kesulitan mendapatkan pasokan secara mandiri.

Selain distribusi darurat, pembangunan sumber air alternatif juga diperlukan untuk memperkuat ketahanan desa menghadapi kemarau berkepanjangan.

APDESI Usulkan Sumur Bor di Setiap Desa

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengusulkan pembangunan sumur bor di setiap desa sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengiriman air menggunakan mobil tangki.

Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rakor, biaya air melalui mobil tangki darurat mencapai Rp20.000 untuk setiap 1.000 liter. Biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya penguatan sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Sejumlah desa telah memiliki sumur bor secara mandiri. Desa Ciakar, Emplak, dan Margacinta dilaporkan memiliki total empat titik sumur bor.

Keberadaan sumur bor tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem penyediaan air bersih di wilayah lain yang mengalami kondisi serupa.

Meski demikian, pembangunan sumur bor perlu didahului kajian teknis mengenai ketersediaan air tanah, kualitas air, serta kelayakan pengelolaannya agar sarana yang dibangun dapat digunakan dalam jangka panjang.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan dukungan terhadap penganggaran pembangunan sumur bor baru untuk memperkuat ketersediaan sumber air di wilayah terdampak.

Dinas Pertanian Optimalkan 22 Titik Sumber Air

Ancaman kekeringan juga berpotensi mengganggu kegiatan pertanian dan pendapatan petani. Karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran diminta mengoptimalkan 22 titik jaringan sumber air yang berada dalam pengelolaannya.

Optimalisasi jaringan tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat berkurangnya pasokan air.

Dalam laporan teknisnya, Dinas Pertanian menyebut kendala token listrik pada jaringan sumber air ditargetkan selesai paling lambat Jumat setelah pelaksanaan rakor.

Dinas Pertanian juga melaporkan pengadaan 75 unit pompa air selama periode 2025–2026 untuk mendukung pengairan lahan potensial seluas lima hektare, sebagaimana tercantum dalam laporan instansi.

Pemerintah daerah perlu memastikan sarana tersebut berfungsi optimal dan dapat digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Langkah ini penting agar penanganan kekeringan tidak hanya berfokus pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sektor pertanian.

PDAM Percepat Pemasangan Tandon dan Perbaikan Kendaraan

PDAM Kabupaten Pangandaran melaporkan empat unit tandon telah terpasang di wilayah Pajaten. Sementara itu, satu unit tandon di kantor pusat masih dalam proses instalasi.

Selain itu, satu unit mobil operasional PDAM sedang menjalani proses pengadaan suku cadang agar dapat kembali mendukung pelayanan distribusi air.

Perbaikan kendaraan dan pompa menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan pelayanan, terutama ketika permintaan air bersih meningkat akibat kekeringan.

PDAM juga diharapkan mempercepat pendataan aset tandon yang dapat dimanfaatkan dan menyusun pola distribusi yang terkoordinasi dengan BPBD serta pemerintah desa.

BKAD Siapkan Dukungan Anggaran Melalui APBD Perubahan

Dari sisi pembiayaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran berkomitmen mengupayakan alokasi anggaran pengadaan tandon atau toren air bersih darurat melalui skema APBD Perubahan Kabupaten Pangandaran.

Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sarana penampungan air di desa-desa yang mengalami kekeringan.

Pengadaan tandon baru perlu diselaraskan dengan inventarisasi aset yang sudah tersedia agar penggunaan anggaran lebih efektif dan penanganan dapat dilakukan sesuai skala prioritas.

Ketua DPRD Asep Noordin juga menekankan agar penanganan kekeringan mengacu pada standar teknis yang berlaku, Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM), serta Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

Selain penanganan darurat, DPRD mendorong edukasi ekologi melalui Dinas Pendidikan agar peserta didik memahami pentingnya menjaga lingkungan, melestarikan sumber air, dan menggunakan air secara bijak.

Melalui koordinasi lintas instansi, dukungan anggaran, serta penyediaan sarana yang memadai, Pemerintah Kabupaten Pangandaran diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman El Nino hingga 2027.

DPRD menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut perlu segera diwujudkan dalam tindakan nyata agar masyarakat di desa-desa terdampak mendapatkan akses air bersih yang memadai dan risiko kekeringan dapat ditekan. (SP)