Dony menerangkan bahwa teknologi informasi dan big data hanya alat saja. Muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita merumuskan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan data (evidence based policy), sehingga keputusannya tepat dan hasilnya optimal, yakni membidik langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut Arsul mengungkapkan urgensi melakukan akselerasi reformasi birokrasi, bahkan lompatan birokrasi dengan dibantu teknologi informasi. “Sumedang sudah memberikan praktik baik (best practice) transformasi digital. Ini langkah kongkrit reformasi birokrasi. Saya sarankan kepada pihak eksekutif, silahkan kombinasikan dengan praktik masa depan (future practice), jadikan Sumedang model Kabupaten digital di Indonesia. Amati, modifikasi lalu replikasi ke Kabupaten/Kota lainnya,” ucapnya.
Berbagai hal tersebut disampaikan Arsul di sela-sela acara Silaturahmi Kebangsaan Bersama Forkopimda dan Jajaran Pemda Kabupaten Sumedang di Aula Tampomas Kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan tersebut dijelaskan pula berbagai dinamika dan perkembangan penyelenggaraan negara, mulai dari perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara, RUU KUHP, Restorative Juctice, serta permasalahan kebangsaan lainnya. (Humas/Sumedang)
