Audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Bandung, Perwakilan SD Swasta Bahas Perizinan Hingga Study Tour
BANDUNG, eljabar.com — Komisi IV DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah SD Swasta Kota Bandung (FKKS) terkait sejumlah isu terkini pendidikan di Sekolah Dasar Swasta Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi IV, Jumat (28/02/2025).
Hadir Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, Angelica Justicia Majid, H. Soni Daniswara, Muhamad Syahlevi Erwin Apandi, dan Christian Julianto Budiman.
Mewakili FKKS, Iwan Kurniawan mengatakan, saat ini tercatat ada 217 SD swasta di Kota Bandung. Di luar itu, terdapat sejumlah SD swasta yang masih berjuang untuk mendapatkan izin operasional. Mereka mendapat hambatan menapaki tahapan perizinan lanjutan karena beratnya persyaratan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG).
“Surat izin yang agak sulit itu IMB (PBG). Apalagi sekolah swasta yang banyak menampung siswa-siswa miskin. Tanpa PBG, sekolah ini terancam tidak mendapatkan BOS (Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat). Padahal siswanya itu target sasaran program BOS,” tuturnya.
FKKS juga meminta dukungan dewan untuk mendorong Pemerintah Kota Bandung menggulirkan bantuan anggaran bagi guru honorer. Sebelumnya, bantuan tersebut bernama Honor Peningkatan Mutu (HPM). Saat ini mereka mendengar akan ada formulasi baru bantuan honor guru untuk swasta. Mereka berharap kajian bantuan honor ini bisa mendukung guru swasta.
FKKS juga ingin meminta dewan untuk melindungi mereka dari isu-isu yang bisa memberatkan SD swasta. Salah satunya terkait pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan agar sekolah yang mendapat pembayaran di atas Rp5 juta tidak berhak atas dana BOS. Selain itu, mereka juga ingin meluruskan konsep study tour yang selama ini aspirasinya muncul dari orang tua murid.
Ketua Komisi IV Iman Lestariyono mengatakan, terkait PBG ia pernah mendiskusikan persoalan itu bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam sebuah FGD.
“Kami memahami ini jadi syarat yang memberatkan. Apalagi ada banyak sekolah swasta yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka (dan terkendala masalah serupa),” ujarnya.
Mengenai study tour, ia meminta pihak sekolah mengajukan hibah ke pemerintah kota atau provinsi.
Anggota Komisi IV Soni Daniswara mengatakan, study tour selayaknya ditunda sementara. Sebab, kondisi ekonomi tengah sulit dan dikhawatirkan membebani orang tua siswa sebagai penyandang dana.
“Saya rasa ini perlu dihentikan sementara. Kami mendapat aspirasi dan mendapat sasaran akhir dari orang tua siswa. Kita akan mencari solusi-solusi. Ini bukan salah sekolah. Tetapi ini dinamika di bawah. Sedang terjadi efisiensi ekonomi di saat ekonomi lagi sulit,” ujarnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Elton Agus Marjan melihat study tour diperlukan bagi siswa. Namun, alangkah baiknya studi itu menjelajahi potensi di dalam Kota Bandung yang tak kalah melimpah dengan pengetahuan baru.
“Cuma harus ada batasan. Tidak perlu ke Bali, Yogya. Bisa jadi sekeliling Kota Bandung bisa memenuhi kebutuhan pendidikan luar sekolah para siswa, ya,” katanya.
Ia menambahkan, sekolah swasta menjadi pilar yang mendorong pembangunan Kota Bandung. Sekolah swasta hadir di saat sekolah negeri tidak mampu menampung semua calon siswa Kota Bandung.
Anggota Komisi IV Muhamad Syahlevi Erwin Apandi mengatakan, dalam kaitan study tour ini komite sekolah bersama orang tua bisa menyiasati rencana perjalanan yang hemat bersama agen perjalanan. “Komite bersama orang tua siswa bisa mencari EO untuk acara, dan mencari titik efisiensi demi kenyamanan bersama,” ucapnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Christian Julianto Budiman berharap dihadirkan diskresi PBG bagi sekolah swasta sehingga syaratnya bisa segera dirampingkan.
“Sehingga sekolah tidak mesti dipusingkan dengan persoalan adminsitrasi semacam ini,” tuturnya.
Kepada para kepala sekolah, Christian menitipkan agar pendidikan karakter dijadikan perhatian utama. Pendidikan karakter ini akan menentukan kualitas bangsa di masa depan.
“Membaca, menghitung, itu penting. Tetapi lebih dari itu, pendidikan moral, akhlak bangsa, saling menghormati, gotong royong, adalah yang paling penting diterapkan di sekolah dasar,” ujarnya.
Ia menilai guru yang paling penting yang menopang beban berat ada di sekolah dasar. Oleh karena itu, ia ingin kendala pembiayaan guru honorer segera selesai.
“Kita terus berharap Disdik bisa punya alternatif jalan lain untuk guru honorer. Buat pendidikan dasar semua harus terjamin bagi anak-anak didiknya,” katanya.
Anggota Komisi IV Angelica Justicia Majid mengatakan, study tour di dalam Kota Bandung tidak kalah bergengsi dibanding daerah lain. Ia melihat kreatifitas anak muda Kota Bandung bisa dijadikan bahan study tour bagi anak-anak sekolah dasar yang ingin membangun Bandung dari banyak sisi.
“Dalam Kota Bandung ini banyak menyediakan alternatif tujuan study tour. Daripada kita ke luar kota, lebih baik di dalam Kota Bandung yang punya contoh melimpah untuk diserap pengetahuannya,” ujarnya.
Sementara itu, terkait bantuan bagi guru honorer, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Dani Nurahman mengatakan, mereka tengah mencari skema yang tepat pengganti HPM. *ADV
