Awas, Guru Honorer dan PNS Dijadikan Alat Politik? - El Jabar

Awas, Guru Honorer dan PNS Dijadikan Alat Politik?

KAB. BANDUNG, eljabar.com – Kabar gembira bagi guru non pegawai negeri sipil (PNS) dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, pasalnya hendak cair intensif bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidikan di satuan pendidikan negeri tahun anggaran 2020 jenjang SD se Kab. Bandung, awas dipolitisi oleh oknum?

Ketua cabang PGRI kecamatan menjelaskan, berdasarkan surat edaran dari disdik, yakni guru non PNS harus membuat berkas yang harus dilampirkan oleh gru honorer yang sudah memiliki sertifikat di satuan pendidikan SD.

“Antara lain fotocopy (fc) SK pengangkatan 2 tahun terakhir (dilegalisir SK), fc SK pembagian tugas mengajar (dilegalisir), fc Surat Perintah 2019 dan 2020 dari Disdik Kab. Bandung, fc Ijasah S1 (dilegalisir), fc Sertifikat (dilegalisir), Surat Pernyataan melaksanakan tugas 2020 dari kepala sekolah, fc daftar hadir manual bulan Januari sampai dengan September 2020 (dilegalisir), fc Rekening Bank BJB dan fc NPWP pribadi, serta disusun sesuai urutan dari atas dan dimasukan ke dalam map plastik warna merah,” beber sumber.

“Saya berharap usulan tersebut tidak dipolitisasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, pasalnya berkaca pada pengalaman tahun lalu. Janji politik dari calon yang hendak memperjuangkan guru honorer, yang terjadi sebaliknya sesusah terpilih guru honor dilupakan. Dan begitu pula PGRI pada pemilihan bupati (Pilbup) harus netral,” tegas salah seorang Ketua cabang PGRI kepada eljabar.com, Selasa (22/09/2020).

Seorang guru honor menambahkan, Perbup No. 46 tahun 2020 pengganti Perbup No. 107 tahun 2019, mengatakan tenaga non PNS aparatur sipil negara ini kabar baik.

“Sedangkan soal pilihan Bupati Bandung, saya mau melihat trek rekor calon, jangan sampai seperti milih kucing dalam karung,” ujar sumber. A56

Categories: Pendidikan