Bahas Mekanisme di DPRD dan DPRK, Pj. Bupati Maybrat Hadiri Rakor Bersama Kemendagri
MAYBRAT, eljabar.com, — Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) dan DPRK, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan rapat koordinasi, Jumat, 8 Februari 2024.
Acara ini diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni pukul 14.00 WIB, dan dihadiri oleh para pejabat dari berbagai daerah termasuk Penjabat Bupati Maybrat serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas berbagai mekanisme pengangkatan yang dapat mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan DPRK.
“Ini adalah langkah strategis yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam peningkatan kinerja legislatif di daerah, sekaligus memastikan bahwa anggota DPRP dan DPRK dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien,” kata Pj. Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu, kepada media.
Ia menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait.
“Kita harus selalu berupaya meningkatkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sekretariat DPRD dan DPRK, agar dapat memberikan dukungan penuh terhadap tugas dan fungsi anggota DPRP dan DPRK,” katanya.
Kehadiran Pj Bupati Maybrat dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat dalam rapat ini menunjukkan komitmen dan dedikasi yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam mendukung upaya peningkatan kinerja legislatif.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang pertukaran informasi dan best practices antara berbagai daerah dalam rangka menciptakan mekanisme kerja yang lebih baik dan efisien.
Kementerian Dalam Negeri sebagai penyelenggara mengapresiasi kehadiran dan kontribusi dari semua peserta rapat. Harapan besar diletakkan pada implementasi hasil rapat ini, yang diharapkan akan membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas kerja dan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintahan, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. (Abas)
