BAPPEDA Sumenep Tetapkan Enam Prioritas Pembangunan 2026, Fokus Kemandirian dan Kesejahteraan Merata
SUMENEP, Eljabar.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan enam aspek prioritas pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2026 sebagai arah strategis percepatan kemajuan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2026 mengusung spirit *“Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”*
Menurutnya, tema tersebut menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan sosial dan penguatan kapasitas masyarakat.
Prioritas pertama diarahkan pada stabilisasi kemandirian masyarakat melalui penguatan sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program ini akan dioptimalkan melalui peningkatan sarana dan prasarana di sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, serta perdagangan.
“Pemerintah akan mengembangkan pola padat karya sebagai upaya membuka lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” ujar Arif, Rabu (28/1).
Selain itu, Pemkab Sumenep menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan pasar melalui pelatihan berbasis kompetensi dan penguatan kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda. Langkah ini dinilai penting agar sumber daya manusia (SDM) lokal mampu bersaing dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Aspek ketiga difokuskan pada pemantapan SDM yang unggul, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, mudah diakses, serta terjangkau.
Di sektor pendidikan, program diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan budaya literasi. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas layanan, termasuk pemerataan tenaga kesehatan dan penyediaan dokter spesialis, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Kami juga menguatkan layanan promotif dan preventif serta mengoptimalkan Universal Health Coverage (UHC),” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada pemerataan antara wilayah daratan dan kepulauan. Infrastruktur yang dibangun diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, pengelolaan lingkungan, hingga mitigasi bencana.
Pemkab juga menaruh perhatian pada stabilitas keamanan dan ketentraman sosial politik melalui penguatan forum kerukunan umat beragama, sinergi Forkopimda dengan organisasi perangkat daerah (OPD), serta optimalisasi sistem layanan darurat terpadu.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah revitalisasi layanan Si-Lapor 112 sebagai instrumen deteksi dini dan respons cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Adapun prioritas terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penerapan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta optimalisasi sistem informasi pemerintahan.
“Enam aspek prioritas ini merupakan wujud keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Arif Firmanto.(Ury)
