BBM Nonsubsidi Naik, Pemkot Bandung Siapkan Langkah Efisiensi Operasional
BANDUNG, eljabar.com — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Rabu (10/06/2026) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak seluruh masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat dan efisien.
Salah satu jenis BBM nonsubsidi yang mengalami kenaikan adalah Pertamax yang kini dibanderol Rp16.250 per liter. Menurut Farhan, kenaikan harga BBM merupakan dampak dari dinamika global yang memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan energi, ditambah fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
“Ini kan masalah supply and demand. Ketika demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Ditambah lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi. Dengan naiknya harga BBM, artinya tingkat suplai sedang rendah dan harga dolar sedang tinggi. Apa boleh buat, kita harus hadapi bersama,” ujar Farhan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Namun demikian, pemerintah dapat melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional yang ditimbulkan.
Karena itu, Farhan mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup hemat energi, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memaksimalkan penggunaan transportasi bersama.
“Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Kalau pun menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa terapkan carpool atau berbagi kendaraan,” katanya.
Menurutnya, efisiensi operasional menjadi langkah paling realistis yang dapat dilakukan dalam menghadapi kenaikan harga BBM agar beban pengeluaran tidak semakin meningkat.
“Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” ujarnya.
Farhan mengakui, salah satu sektor yang paling terdampak bagi pemerintah daerah adalah operasional pengangkutan sampah. Pasalnya, armada pengangkut sampah menggunakan bahan bakar dengan harga yang relatif tinggi sehingga kenaikan BBM akan langsung memengaruhi anggaran pelayanan publik.
“Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ungkapnya.
Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkot Bandung berencana melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja operasional yang dinilai tidak terlalu mendesak. Beberapa di antaranya adalah belanja Makan dan Minum (MAMIN) serta biaya perjalanan dinas.
“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” kata Farhan.
Meski akan melakukan penghematan di berbagai sektor, Farhan memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah.
“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali,” pungkasnya. *red
