Bongkar Aliran Uang Dugaan Suap Dilingkaran Anggota DPRD Jabar - El Jabar

Bongkar Aliran Uang Dugaan Suap Dilingkaran Anggota DPRD Jabar

BANDUNG, elJabar.com – Terkait kasus Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA 2017-2019 untuk Pemkab Indramayu, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya uang dugaan suap yang mengalir ke sejumlah Anggota DPRD Jawa Barat.

KPK telah menetapkan tersangka baru atas kasus dugaan suap terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemkab Indramayu tahun anggaran 2017 sampai 2019. Hal itu sejalan dengan adanya penyidikan baru dalam kasus ini. Namun sampai saat ini masih belum diungkapkan namanya, dan Penyidik pun masih terus melakukan pengusutan atas dugaan aliran dana suap Banprov Indramayu tersebut.

Seperti yang pernah diberitakan elJabar.com sebelumnya, atas bantuan ARM kepada Carsa selaku pengusaha, ARM diduga mendapat Rp. 8.582.500.000 yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain.
Sehingga dia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menyoroti kasus yang saat ini masih dalam penyidikan pihak KPK, Pakar Hukum Tata Negara UNPAD, Indra Prawira, menilai bahwa modus yang dilakukan seperti itu sudah biasa. Anggota DPRD dapat kickback dari dapilnya apabila bisa mencairkan bantuan dana tersebut. Bahkan dari pengusaha yang memang sudah terkondisikan, sebagai pelaksana proyek.

Indra Prawira Pakar Hukum Tata Negara Unpad
Indra Prawira Pakar Hukum Tata Negara Unpad.

“Modus seperti itu, biasa. Anggota DPRD Provinsi dapat kickback dari dapilnya, apabila bisa mencairkan bantuan Provinsi,” ujar Indra Prawira, kepada elJabar.com, Minggu (04/04/2021).

Adanya dugaan kuat atas mengalirnya uang dugaan suap ke sejumlah Anggota DPRD Jabar, Indra Prawira mengingatkan tersangka ARM, untuk membongkar aliran dana tersebut. Kemana dan kesiapa saja, dana itu dialirkan.

“Anggota dewan yang sudah jadi tersangka, kalau mau tenggelam sendiri itu “goblok” namanya. Sebaiknya dia buka mulut. Siapa tahu bisa mengurangi hukumannya,” tegasnya.

Mungkin saja diantara penerima uang dugaan hasil suap tersebut, khususnya bagi Anggota DPRD ada yang tidak ikut terlibat langsung secara teknis, bahkan tidak tahu menahu sumber uang yang diterimanya.

Namun meskipun tidak terlibat langsung, kalau ikut menikmati uang tersebut menurut Indra Prawira, tetap saja itu artinya ikut korupsi. Karena sebagai pejabat daerah/Negara, harus tahu asal usul sumber uang yang diterimanya. Jangan sampai menerima uang yang bukan hak dari setatusnya sebagai pejabat.

“Dia paham gak, sumber dana yang diterimanya ? Kalaupun tidak terlibat langsung, tapi ikut menikmati artinya dia ikut korupsi,” jelasnya.

DPRD memang merupakan lembaga politik, yang selalu kental dengan nuansa politik dalam setiap keputusan yang diambilnya. Namun Indra Prawira, masih percaya kepada KPK dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus Banprov, yang diduga ada sejumlah Anggota DPRD Jabar yang turut menikmatinya.

“Gak lah, saya percaya dengan KPK. Banyak, kan Anggota Dewan dan Menteri yang sudah dilibas,” pungkasnya. (muis)

Categories: Hukum