Jakarta,eljabar.com — Presiden Joko Widodo meminta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir secara khusus untuk memaparkan keberhasilannya dalam menerapkan teknologi digital untuk menangani kasus kekerdilan _(stunting)_ dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Paparan disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (12/1/2023), dan dihadiri beberapa Menteri diantaranya Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas.
“Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus _stunting_ di daerah,” Menkes dalam keterangan persnya usai rapat.
Untuk itu, Presiden mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.
“Khusus untuk _stunting_, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga _stunting_-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” tutur Menkes.
Selain itu, Menkes mengatakan bahwa Kepala Negara menginstruksikan Bupati Sumedang untuk dapat membantu secara langsung daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus _stunting_ yang masih tinggi.
“Arahan Bapak Presiden, Pak Bupati (Sumedang) langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi. Bukan sebagai pejabat bupati, tapi langsung dikirim ke sana untuk langsung bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang nilai _stunting_-nya masih tinggi, tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau,” ujar Menkes.
Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi.
“Selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang, juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, _business process_-nya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu, sehingga beberapa program pemerintahan, bukan hanya _stunting_ sebenarnya, beliau (Bupati Sumedang) juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin, itu jadi jauh lebih baik,” tutur Menkes.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebutkan, tingginya angka stunting di Kabupaten Sumedang pada awal pemerintahannya mendorong dirinya untuk bisa bergerak cepat menurunkannya.
“Bagaimana bisa cepat menurunkan angka stunting dengan melakukan digitalisasi mendorong Kami membuat suatu platform yang bisa mempermudah dan mempercepat dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Dengan platform “Simpati” (Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi), lanjutnya, manajemen data menjadi baik dan mendorong efektivitas program.
“Program yang efektif akan tepat untuk menurunkan angka stunting. Melalui platform ini, semua stakeholders bisa paham mengenai stunting dan bagaimana menggunakan aplikasinya mulai dari kadesr Posyandu, Pemerintah Desa, Puskesmas, sampai Dinas Kesehatan,” ujarnya.
