Bupati Sumedang Pimpin Rakor Penangana Covid-19 Melalui Video Conference
Sumedang, eljabar. Com — Secara maraton, seluruh unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah mengikuti penyampaian arahan dalam rangka penanganan Covid-19 dari Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir secara virtual.
Dimulai pada hari Rakor pada hari Jumat (18/6) yang diikuti para Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa selanjutnya Rakor hari Sabtu (19/6) diikuti oleh pimpinan Ormas, organisasi kepemudaan, asosiasi pengusaha, asosisasi pengelola hotel, travel dan tempat wisata, jurnalis, MUI Kabupaten dan Kecamatan, Kantor Kementerian Agama, organisasi keagamaan dan pimpinan pondok pesantren.
Terakhir, Minggu (20/6), para Kepala Perangkat Daerah kembali mengikuti arahan melalui video conference yang kali ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Herman Suryatman dari ruang kerja masing-masing.
Permasalahan utama yang dibahas diantaranya jumlah pasien Covid-19 yang melebihi ketersediaan bed (tempat tidur) di RSUD, perlunya tempat transit bagi pasien yang sembuh, terbatasnya kapasitas tes PCR, dan adanya penolakan sebagian warga terhadap pasien yang sembuh atau pulang.
” Untuk mengatasi kekurangan tempat tidur, kita bisa mengalihfungsikan Ruang Cempaka RSUD untuk perawatan Covid-19. Selain itu, disiapkan juga RS Pakuwon dan RS Harapan Keluarga. Sedangkan Barak Dalmas Polres, Barak Yonif 301 dan apartemen Unpad Jatinangor bisa untuk Rumah Sakit darurat,” kata Sekda.
Sementara itu, lanjut Sekda, untuk transit pasien yang sudah sembuh bisa menggunakan Asrama Haji Islamic Centre.
“Hari ini juga saya minta Asisten Administrasi, Kepala Dinkes, Kepala Bappppeda dan Direktur RSUD meninjau kesiapan di Islamic Centre. Inventarisir ruangan yang ada termasuk kebutuhannya,” katanya.
Untuk keterbatasan alat tes PCR, pihaknya akan memanfaatkan secara optimal bantuan BNPB dan menggunakan penataan ruang instalasinya di RSUD.
“Kami juga bekerja sama dengan Unpad untuk mengaktivasi laboratorium Unpad. Sudah dikomunikasikan, tinggal pembahasan teknis dukungan barang habis pakai dan operasional SDM,” katanya.
Sekda menambahkan, untuk mengatasi dan mengantisipasi penolakan warga kepada pasien Covid-19 yang telah sembuh makan dilakukan diseminasi kepada warga oleh para Kades, Ketua RW dan RT sebagai ujung tombak aparatur di wilayah.
“Kita konsolidasi dengan Camat untuk sosialisasi dan diseminasi kepada warga. Disiapkan juga Unit Reaksi Cepat (URC) dari Satpol PP untuk memberikan pendampingan dan pengawalan bila perlu,” imbuhnya.
Dalam pertemuan virtual tersebut dibahas pula permasalahan kekurangan petugas pemulasaraan untuk pasien meninggal, baik yang dirawat maupun isolasi mandiri. Juga dibahas banyaknya penunggu pasien di RSUD yang tidak diketahui statusnya apakah bebas dari Covid atau tidak.
“Kita akan inisiasi adanya petugas pemulasaraan mandiri di tiap kecamatan dengan APD lengkap. Untuk penunggu paisen kita arahkan untuk swab antigen secara mandiri dengan layanan yang terjangkau agar yakin tidak menjadi pembawa virus,” ucapnya.
Dijelaskan Sekda, menyusul adanya pemisahan fungsi IGD di RSUD hanya untuk pasien Covid dan RS Pakuwon untuk non Covid, timbul permasalahan yakni beberapa layanan khusus tidak tersedia di RS Pakuwon.
Untuk mengatasinya RSUD harus segera membuka IGD non Covid dan manajemen RSDU segera berkoordinasi dengan manajemen RS Pakuwon.
“Saya minta Dierktur RSUD beserta Asisten Pembangunan segera berkoordinasi dengan RS Pakuwon serta berkomunikasi dengan BPJS untuk dukungan administrasi klaim,” ucapnya.
