ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Beberapa daerah di wilayah Jawa Barat beberapa waktu ini telah dilanda bencana. Dalam beberapa pekan ke belakang, gempa melanda Kabupaten Sumedang, longsor menerjang Kabupaten Bandung Barat, serta banjir bandang melanda Kabupaten Subang, Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Beragam kejadian bencana tersebut, telah berdampak sosial serta kondisi fisik pembangunan, salah satunya pembangunan infrastruktur. Dengan bencana yang terjadi, infrastruktur banyak yang mengalami kerusakan.
“Dengan adanya dampak tersebut pembangunan infrastruktur yang sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi Jabar tahun 2024 harus diprioritaskan di daerah yang saat ini dilanda bencana alam,” jelas Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam APBD Provinsi Jabar tahun 2024 dengan merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, salah satu amanat khusus penyelenggaraan pembangunan harus mendukung target prioritas nasional di tahun 2024, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas infrastruktur menjadi program prioritas.
Bagi daerah yang terdampak bencana, terutama kondisi infrastruktur seperti jalan yang terdampak longsor, kawasan permukiman penduduk yang rusak akibat gempa dan banjir bandang serta kerusakan infrastruktur pengairan, penanganan dampak kerusakan itu harus dipercepat.
Sehubungan dengan dampak bencana yang terjadi beberapa pekan ke belakang, harus segera dilakukan verifikasi, dimana kondisi jalan yang rusak, berapa rumah penduduk yang rusak, serta dimana saja infrastruktur pengairan yang rusak akibat bencana itu.
“Seluruh infrastruktur yang rusak itu harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Tentunya harus menjadi agenda recovery tahap pertama dalam konteks rehabilitasi dampak bencana,” kata Prasetyawati.
Diungkapkan Prasetyawati, bahwa dalam struktur APBD Provinsi Jawa Barat rasio belanja infrastruktur ada di kisaran angka 24,65 persen dari volume APBD Provinsi Jabar tahun 2024.
Jika memperhatikan besaran anggaran tersebut, tentunya alokasi anggaran infrastruktur masih ada keterbatasan, apalagi diperparah dengan munculnya kerusakan infrastruktur akibat bencana alam.
“Sehubungan dengan hal itu, kami berharap Pemprov Jabar selaku pengguna anggaran melakukan efisiensi penggunaan anggaran,” sarannya.
Sementara itu dari sisi sasaran program, daerah yang saat ini menjadi sasaran pembangunan infrastruktur, dengan kejadian bencana alam ini harus menjadi daerah yang mendapatkan prioritas pembangunan infrastruktur.
“Ya, tentu saja daerah yang terkena ini harus mendapatkan prioritas pembangunan, dalam upaya pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana,” pungkasnya. (muis)
