Dana Aspirasi, Bentuk Persekongkolan Legislatif Dengan Eksekutif – El Jabar

Dana Aspirasi, Bentuk Persekongkolan Legislatif Dengan Eksekutif

BANDUNG, elJabar.com – Persoalan dana aspirasi atau dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif, menjadi polemik dan dinilai menjadi salah satu sumber dana bancakan yang rawan dengan penyimpangan korupsi.
Munculnya dana aspirasi yang tidak jelas dan menjadi anggaran bancakan ini, menurut salah seorang eksponen aktivis’98 Yosep Bachtiar, lebih bersifat politis ketimbang rasionalitas program untuk masyarakat.

“Ini lebih bersifat politis. Ini sebagai bentuk persekongkolan, bargaining antara legislatif dengan eksekutif, dalam mengakali anggaran. Maka dana bancakan ini menjadi rawan terjadinya penyimpangan korupsi,” ujar Yosep Bachtiar, kepada elJabar.com, Minggu (17/10/2021).

Pintu masuk yang dijadikan alasan legislatif untuk meloloskan alokasi dana aspirasi melalui APBN/D, yakni alasan untuk memperjuangkan program daerah pemilihan (dapil).

Alasan untuk memperjuangkan dapil, yang kemudian dikonkretkan oleh para politikus di legislatif ke dalam bentuk dana aspirasi, menurut Yosep Bachtiar, merupakan sebuah interpretasi yang keliru.

Karena memperjuangkan program dapil, seharusnya dimaknai sebagai perjuangan bertingkat dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), hingga pembahasan anggaran bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Tugas penganggaran yang dimaksud, bukan mengambil jatah anggaran dapil dengan jumlah anggaran yang sama bagi setiap anggota legislatif, melainkan memperjuangkan angaran untuk kebutuhan pembangunan bagi masyarakat, secara rasional.

“Bukan justru meminta ‘jatah’ dengan nilai disamakan untuk setiap dapil dan setiap anggota. Ini lebih kepada pemerataan ‘jatah’ bagi para anggota legislatif. Mekanisme kontrol dan indikatornya semakin tidak jelas,” jelas Yosep.

Persekongkolan dalam mengakali anggaran ini menurut Yosep Bachtiar, harus segera dihentikan. Legislatif sebaiknya mengoptimalkan pada tugas pokok dan fungsi yang seharusnya.

Begitu juga dengan eksekutif, sebaiknya bisa menolak usulan dana aspirasi yang di kavling tersebut. Eksekutif juga menurut Yosep, jangan menjadikan dana aspirasi ini sebagai bargaining dalam memuluskan anggaran yang diusulkan ke legislatif.

“Sebaiknya hentikan persekongkolan dana aspirasi ini. Ini akan menjadi salah satu sumber kebocoran dalam anggaran,” tandas Yosep.

Sebagaimana kita tahu, dalam fakta persidangan kasus dana aspirasi yang menyeret sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif di Jawa Barat, itu menunjukan dana aspirasi rawan menjadi ladang korupsi bagi legislator pemburu rente.

Alasan memperjuangkan dapil, hanya akal bulus belaka. Karena pada kenyataannya dana aspirasi tersebut ada yang di alihkan oleh anggota legislatif dapil tertentu ke dapil lain, dengan mendapatkan fee.

“Ada juga yang mendapatkan fee langsung dari pengusaha atau tim kepercayaan yang menggarap proyeknya. Jadi ini jelas, akal-akalan para oknum legislator dalam mengakali dana APBN/D, untuk memperkaya diri,” pungkasnya. (muis)

Categories: Regional