Dedi Haryadi: Hentikan Lelang, Prioritaskan Keselamatan Warga

BANDUNG, elJabar.com – Ditengah kegentingan dalam upaya penanganan penularan covid-19, Pemprov Jawa barat melalui LPSE masih melakukan lelang banyak proyek infrastruktur gedung dan jalan, yang bernilai puluhan milyar.

Padahal menurut Direktur Taxation Advocacy Group (TAG), Dedi Haryadi, prioritas saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama warga miskin dan rawan jatuh miskin.

“Sekarang ini prioritasnya satu, mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat/warga terutama yg miskin, rawan jatuh miskin,” tegas Dedi Haryadi kepada elJabar.com, Kamis (16/04/2020).

Kebijakan Pemprov Jabar ini, dinilai Dedi Haryadi, tidak tepat. Apalagi belanja terhadap infrastruktur yang tidak begitu urgen, dibanding dengan upaya penanganan masalah keselamatan warga.

Dedi mengingatkan Pemprov Jabar, agar sebaiknya menghentikan lelang yang saat ini sedang berjalan. Dan menyarankan supaya dilakukan realokasi anggaran infrastruktur untuk mendukung prioritas kesehatan dan keselamatan warga.

“Kurang tepat untuk belanja infrastruktur saat ini. Hentikan lelang dan realokasikan belanja infrastruktur untuk mendukung prioritas pertama,” tandasnya.

Realokasi anggaran dari belanja infrastruktur terhadap belanja untuk penanganan covid-19, bisa dalam komponen yang macam-macam. Mulai dari belanja APD untuk tenaga medis sampai dengan sembako bagi masyarakat yang terdampak.

Bahkan untuk pengembangan usaha kecil yang jelas saat ini saat membutuhkan, bisa menjadi sasaran dari realokasi anggaran tadi. Padat karya di pedesaan menurut Dedi, lebih bermanfaat saat ini.

“Komponen belanja, ya bisa macam-macam. Beli APD untuk tenaga medis, bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak. Pengembangan usaha kecil, padat karya di pedesaan itu lebih berguna,” ujarnya.

Sedangkan masalah paying hokum realokasi anggaran, menurut Dedi Haryadi, itu bukan persoalan. Karena sudah keluar dan diatur dalam Permendagri Nomor 20/2020 dan dilengkapi surat edaran Mendagri Nomor 440/2020. Bahkan Perpu Nomor 1/2020 juga bisa jadi dasar hukum.

Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Jabar, Imam Budi Hartono, mengaku sedang ada penugasan dari pimpinan untuk pengawasan covid-19. Sehingga belum kembali dengan dinas terkait.

Namun secara umum menurut Imam Budi, semua anggaran dinas mengalami pergeseran, tapi ada juga yang tidak. Apalagi jika pelelangan sudah dilaksanakan dan sudah kontrak, menurutnya tidak mungkin.

“Secara umum semua anggaran dinas mengalami pergeseran, tapi ada yang tidak. Apalagi jika pelelangan sudah dilelangkan dan sudah kontrak dan tidak mungkin dibatalkan,” ujarnya.

Imam Budi pun tidak menjelaskan secara gamblang seputar alasan tidak bisanya lelang dihentikan. Padahal masih dalam proses, dan hal penting seputar anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak bisa diprediksi sampai kapan akan berakhir. (MI)

Advertisement

Categories: Hukum