Dedi Mulyadi Ingatkan PWI Jabar Jaga Independensi dan Kebenaran Informasi

BANDUNG, eljabar.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengingatkan insan pers agar tetap menjalankan perannya sebagai penjaga kebenaran informasi di tengah derasnya arus komunikasi publik dan perkembangan informasi yang semakin cepat.

KDM menegaskan, independensi wartawan tidak boleh terganggu oleh kepentingan apa pun. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus tetap akurat, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta.

Pesan tersebut disampaikan KDM saat menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat masa bakti 2026-2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (02/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, KDM menekankan bahwa organisasi profesi wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas jurnalistik dengan menjadikan fakta sebagai landasan utama dalam setiap pemberitaan.

“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar Dedi.

Menurut KDM, prinsip independensi dan keberpihakan kepada fakta menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pers. Terlebih, di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan pemberitaan yang dapat menjadi rujukan untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Pers Berperan dalam Menjaga Keseimbangan Demokrasi

KDM juga menilai keberadaan pers yang profesional merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Media, kata dia, tidak hanya memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi kontrol tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pemerintahan berlangsung secara terbuka, sekaligus tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.

“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan check and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya,” katanya.

Menurut KDM, keberadaan media sebagai pengawas jalannya pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan pers perlu dibangun dalam kerangka profesionalisme, keterbukaan informasi, serta kepentingan masyarakat.

PWI Jabar Tegaskan Komitmen Kawal Kebijakan Publik

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon menegaskan komitmen organisasinya untuk terus membangun hubungan yang produktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski demikian, Tantan memastikan hubungan tersebut tidak akan menghilangkan fungsi utama pers sebagai pengawas kebijakan publik dan penyampai aspirasi masyarakat.

Menurut Tantan, wartawan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintah sekaligus menjadi saluran bagi berbagai aspirasi, kritik, maupun persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” tegas Tantan.

Tantan mengungkapkan, PWI Jawa Barat saat ini menaungi lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota. Organisasi tersebut juga didukung empat kelompok kerja yang aktif menjalankan berbagai fungsi organisasi.

Dengan jaringan tersebut, PWI Jawa Barat berupaya memastikan berbagai informasi mengenai pembangunan daerah dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Di sisi lain, PWI juga berkomitmen membawa berbagai masukan dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

“Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ucapnya.

PWI Jabar Siap Kawal Pembangunan

Tantan menambahkan, PWI Jawa Barat siap berkontribusi dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berlandaskan fakta dan kepentingan publik.

Menurutnya, pers dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menyampaikan informasi mengenai kebijakan serta program pembangunan, sekaligus menyuarakan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut juga diarahkan untuk mendukung penyampaian informasi terkait visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk semangat “Jabar Istimewa, Kota Ditata, Lembur Diurus” yang menjadi arah pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.

Dengan dilantiknya kepengurusan PWI Jawa Barat periode 2026-2031, Tantan berharap organisasi wartawan tersebut dapat semakin solid dalam menjalankan fungsi profesi, meningkatkan kualitas jurnalistik, serta memperkuat kontribusi pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan Jawa Barat.

Di sisi lain, pesan Gubernur Dedi Mulyadi mengenai pentingnya independensi menjadi pengingat bahwa kemitraan antara pemerintah dan pers tetap perlu berjalan beriringan dengan prinsip jurnalistik, yakni menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan kepentingan masyarakat. (**)