Di Acara Penyerahan Dipa, Emil Apresiasi Inovasi Kabupaten Sumedang
BANDUNG,- Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019, di Gedung Sate, Jln. Dipenogoro, Bandung, Kamis (20/12/2018).
Emil -sapaan akrabnya- juga menyebutkan, Dana pagu APBN untuk provinsi Jawa Barat tahun 2019 meningkat dibandingkan pada tahun 2018.
Hal itu juga dibenarkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid, ketika memberikan sambutan pada penyerahan DIPA.
“Postur APBN 2019 adalah untuk tetap menjaga memoentum pertumbuhan ekonomi termasuk di antaranyua menurunkan defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer,” ujar Yuniar.
Dana pagu APBN untuk Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp 110,26 triliun. Jumlah ini terdiri dari alokasi untuk 1.171 satuan kerja kementerian/lembaga di Jawa Barat sebesar Rp 43,74 triliun, serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar Rp 66,52 triliun.
Sedangkan, dana pagu APBN untuk Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sebesar Rp 118,29 triliun. Jumlah ini terdiri dari alokasi untuk 1.171 satuan kerja kementerian/lembaga di Jawa Barat sebesar Rp 47,45 triliun, serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar Rp 70,84 triliun.
Apresiasi Sumedang
Sementara itu, Ridwan Kamil usai acara penyerahan DIPA mengapresiasi Kabupaten Sumedang yang membuat terobosan baru dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Seperti diketahui, di Kabupaten Sumedang identitas seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta lahir yang diproses di Disdukcapil bisa dikirim melalui jasa pengiriman ke rumah warga.
“Terobosan ini patut diapresiasi. Sebab, masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan tidak usah datang ke Disdukcapil untuk mengambil berkas, cukup menunggu di rumah saja, karena berkas itu diantar lewat jasa pengiriman,” katanya.
Menurut Emil, inovasi seperti itu bisa dicontoh kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.
“Jika Sumedang bisa, kabupaten/kota lain pun tentunya bisa,” pungkasnya.
Abas
