Diduga Terlibat Pemerasan, Oknum Pejabat Pemkab Sumenep Belum Disanksi - El Jabar

Diduga Terlibat Pemerasan, Oknum Pejabat Pemkab Sumenep Belum Disanksi

SUMENEP, eljabar.com – Kasus dugaan pemerasan oleh dua oknum anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hingga kini belum kunjung usai.

Bahkan ironisnya, kasus yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tersebut disinyalir juga menyeret seorang pejabat Pemkab Sumenep.

Sebelumnya, KS (40), warga Kecamatan Bluto telah mengadukan peristiwa pemerasan yang dilakukan dua oknum polisi Polsek Bluto ke Polres Sumenep.

Pelaporan tersebut telah diterima oleh pihak Polres Sumenep, pada hari Rabu 27 Januari 2021 sekira pukul 14:30 WIB, dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN Nomor : STPL/03/I/2021/YANDUAN

Dalam laporan tersebut, diceritakan bahwa korban menyerahkan uang sebesar 15 juta kepada SD yang tercatat sebagai ASN Pemkab Sumenep dan memiliki jabatan strategis sebagai Kepala UPT Pertanian di Kecamatan Rubaru. Saat itu, SD berdalih untuk meloby kedua oknum anggota Polsek Bluto.

“Kemudian SD masuk dalam ruangan Kapolsek Bluto,” tambah KS dalam surat laporan tersebut.
Selang beberapa menit, SD, dan dua oknum polisi tersebut, keluar dari ruangan Kapolsek Bluto.

Kemudian SD pamit pulang sedangkan dua oknum polisi tersebut melanjutkan pemeriksaan terhadap KS hingga pukul 21.00 WIB, soal pembelian Bahan Bakar Solar sebanyak 28 drigen oleh KS, di Stasiun Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Cangkerman di Desa Aeng Baja Kenek, Kecamatan Bluto.

Menanggapi hal itu, SD, enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi oleh awak media. Namun SD mengaku sudah diperiksa Propam Polres Sumenep.

“Saya no coment aja, karena saya sudah di BAP oleh Kasi Propam Polres Dumenep,” kata SD saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya beberapa waktu lalu.

Disoal terkait tindakan SD selaku abdi negara, apakah dibenarkan oleh aturan, pihak berdalih sambungan teleponnya putus-putus dan juga enggan memberikan komentar.

“Mohon mas saya no coment, ke Kasi Propam saja,” jawab SD singkat.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Sumenep, Titik Suryati, menjelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2020 tentang Disiplin ASN, bahwa kewenangan untuk menindak pelanggaran disiplin ASN ada di tangan Bupati.

Sedangkan sanksi yang akan dijatuhkan, Yatik, akan disesuikan dengan hasil pertimbangan hukum.

“Kalau sudah inkracht baru kita proses sanksinya,” kata Titik.

Titik menjelaskan, kasus itu sudah ditangani penegak hukum dan Inspektorat hanya tinggal menunggu proses hukum yang sedang berjalan tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Terpisah, penggiat non goverment organisation, Lukas Jebaru, menilai sanksi atas pelanggaran disiplin ASN tidak perlu menunggu putusan hukum yang sudah inkracht.

“Sanksi kepegawaian semestinya bisa dijatuhkan karena sanksi yang bersifat pidana masih berproses. Minimal oknum tersebut dijatuhi sanksi administrasi, kan dalam laporan korban sudah ada faktanya kalau oknum itu aktif dalam dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota Polsek Bluto,” kata Lukas.

Jika sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai dan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sejak awal tidak ditegakkan, menurut Lukas hal itu justru akan menimbulkan spekulasi negatif masyarakat.

“Jangan sesatkan pemahaman publik antara sanksi pidana dengan sanksi disiplin maupun sanksi pelanggaran etik dan perilaku ASN,” tegas Lukas. (ury)

Categories: Nasional