Dipraja Center: Sudah Saatnya Kabupaten Bandung Timur Terbentuk - El Jabar

Dipraja Center: Sudah Saatnya Kabupaten Bandung Timur Terbentuk

SUMEDANG, eljabar.com — Direktur Eksekutif Dipraja Center Apih Djaja Dipraja mengatakan sudah saatnya Kabupaten Bandung Timur terbentuk setelah berlama lama direncanakan. Bahkan sudah ada draf di Kementrian Dalam Negeri.

Secara yuridis, KBT sudah layak atau tiga dapil yang memuat 13 kecamatan diantaranya Kecamatan Rancaekek, Solokan jeruk, Majalaya, Paseh, Ibun, Cimenyan, Cileunyi, Cilengkrang, Nagreg, Cicalengka, dan Cikancung. Termasuk, surat perintah dari Gubernur Jabar Ridwan kamil terkait pembentukan daerah otonomi baru sudah dibuat.

“Tinggal ada keberanian dari sodara Bupati Bandung Dadang Nasher terkait politik will. Kalau mertuanya pa Obar mantan Bupati Bandung, memberikan hadiah di masa dua periode untuk pembentukan Kabupaten Bandung Barat, masa menantunya gak berani,” kata Apih Djaja Dipraja.

Apih menambahkan, secara bisnis, kawasan KBT jauh lebih baik dari KBB. Sebab, Bandung Timur didalamnya banyak kawasan industri, potensi wisata alam, dan kota perdagangan dan jasa. Sehingga, sangat pas jika KBT dibentuk seiring lengsernya Bupati Bandung Dadang Nasher dua periode.

“Tingal ada keberanian dari pa Dadang untuk segera membuat draf dan rencana pemekaran Kabupaten. Nanti setelah ada tinggal di paripurnakan dengan DPRD Kabupaten Bandung dan DPRD Provinsi,” katanya.

Tak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi dan meratanya jumlah penduduk, dibentuknya KBT juga direspon masyarakat luas. Sebab, untuk mengurus data kependudukan menjadi mudah dan dekat. Semisal, orang Nagreg tidak harus ke Soreang untuk membuat KTP dan surat kependudukan lainnya.

“Tinggal ditentukan pusat pemerintahan nya mau di Rancaekek, Solokan Jeruk atau di Cilenyi. Yang jelas lebih dekat diakses oleh masyarakat Bandung Timur,” katanya.

Apih menambahkan, tak hanya berdampak baik bagi kehidupan masyarakat, dibentuknya KBT justru akan menjadi peluang bagi elit politik dan putra terbaik dalam mencalonkan menjadi bupati KBT atau DPRD. Sehingga, memfasilitasi partai partai yang kalah di Pilkada Kabupaten Bandung dan menjadi kontestan di Pilkada KBT.

“Sebetulnya, ini bukan kepentingan LSM, ormas, dan masyarakat, tapi kepentingan elit politik, kursi mereka jadi bertambah. Bahkan peluang mereka untuk duduk di eksekutif menjadi lebih terbuka. Hanya saja tidak ada keberanian dari elit politik untuk mengungkapkannya,” tandasnya. (Abas)

Categories: Regional