Diterima Sekda Sumedang, Wamen ATR BPN Tinjau Posko Tanggap Bencana Longsor Cimanggung

SUMEDANG, eljabar.com — Pemerintah Kabupaten Sumedang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Dr. Surya Tjandra  yang hadir bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Anang Muchlis untuk meninjau langsung bencana tanah longsor di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Kamis (19/01/2021).

Kunjungan diawali dengan melihat ke lokasi bencana dilanjutkan ke Posko Tanggap Bencana yang berlokasi di SMAN Cimanggung.

Sekda Herman Suryatman dalam kesempatannya melaporkan, operasi pencarian dan pertolongan telah selesai dengan berhasil ditemukannya semua korban dan semuanya sudah teridentifikasi. Tim SAR pun sudah kembali ke kantor Basarnas Jawa Barat.

“Senin pukul 21.35 semua korban meninggal telah ditemukan. Jadi 40 meninggal dunia, 3 luka berat, dan 22 luka ringan. Alhamdulillah 40 jenazah sudah bisa ditemukan dan diindetifikasi oleh Tim DVI Polri serta sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan,” ucapnya.

Langkah selanjutnya, sambung Sekda, difokuskan pada penanganan pengungsi dan relokasi kemudian pada rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kami fokus untuk penanganan pengungsi dan terus update data terakhir dari 3 Zona Pengungsian. Pertama Zona Cipareuag untuk warga seputar yang longsor Bojongkondang, Kedua Zona SBG untuk warga yang terancam longsor dan yang Ketiga Zona Madrasah Az-Zahra yang terkena banjir,” ungkapnya.

Ia juga menerangkan, total pengungsi sekarang sekitar 314 KK atau 1.126 jiwa dan dapat dilihat perkembangannya melalui aplikasi Sitabah (Sistem Informasi Tanggap Bencana dan Musibah).

“Sudah kami entry ke dalam aplikasi Sitabah. Jadi teman-teman bisa langsung melihat by name by address di aplikasi yang hanya dibuat dalam dua hari ini. Ini menjadi media efektif warga untuk mengakses informasi kebencanaan, termasuk datanya bisa dimanfaatkan untuk menajemen kebencanaan,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, telah bekerja sama dengan Badan Geologi untuk melakukan analisis saintifik di lokasi rawan bencana.

“Kami sudah melakukan persiapan langkah-langkah kemana akan direlokasi dan skemanya seperti apa berdasarkan zonasi. Untuk Zona Merah itu tidak boleh warga tinggal di sana.Total yang harus direlokasi 131 KK, 41 KK dari Zona 1 Bojongkondang dan 90 KK dari Zona 2 Perum SBG,” katanya.

Ia menambahkan, skema pertama relokasi adalah secara terpusat dengan menyediakan lahan di Desa Tegalmanggung.

“Kami sudah cek koordinatnya tanah milik desa. Tentu nanti ada proses tukar guling karena tanah milik desa harus diganti. Nanti pembangunan rumahnya, juga Fasos Fasumnya akan dibackup Kementerian PU dan BNPB itu skema satu,” katanya.

Namun demikian, kelemahan dari skema tersebut adalah jaraknya yang cukup jauh sehingga arah minat warga biasanya kurang optimal.

“Ada kemungkinan warga enggan tidak tinggal di sana karena pertimbangan jaraknya yang jauh,” ucapnya.

Untuk skema kedua yaitu melalui kolaborasi dengan Asosiasi Perumahan Nasional (Asprumnas) yang menyediakan Perumahan El Hago di Cilembu Pamulihan.

“Di sana ada 200 kapling sehingga kalo yang 131 KK dialihkan ke sana sangat dimungkinkan. Konsekwensinya apabila melihat standar biaya pembangunan, sekitar Rp. 150 juta (per unit) termasuk di dalamnya sudah ada Fasos dan Fasum,” terangnya.

Ia mencoba menganalisis skema mana yang akan dipilih untuk merelokasi untuk diusulkan ke pemerintah pusat.

“Akan kita pilih skema mana yang akan kami usulkan ke Jakarta. Tentu nanti Pak Wamen bisa membantu men-sounding-kan ke lintas kementrian, termasuk permohonan bantuan untuk proses sertifikasinya sehingga warga mempunyai sertifikat,” tandasnya.

Ia juga mengungkapkan, musibah tersebut merupakan “fenomena gunung es” dari permaslahan yang ada di Kabupaten Sumedang.

“Kita punya masalah yang lebih besar lagi, salah satunya angka kemiskinan di Sumedang cukup tinggi di Jawa Barat padahal kami memberikan kontribusi untuk negara ini luar biasa. Paling tidak ada tiga proyek strategis nasional di Sumedang yakni jalan Tol Cisumdawu, Waduk Jatigede, dan pusat perguruan tinggi, tapi kantong kemiskinan ada di Sumedang. Ini kan ironis,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan akselerasi penanggulangan kemiskinan salah satunya pemanfaatan tanah Eks HGU yang jumlahnya kurang lebih ada 2.000 hektare.

“Kami punya potensi 2.000 hektare. Kami meminta bantuan Pak Wamen untuk memfasilitasi agar Kabupaten Sumedang bisa mengajukan HPL. Dengan HPL ini, kita bisa dayagunakan untuk mengakselerasi pembangunan Kabupaten Sumedang termasuk bagaimana mengembangkan kawasan perkotaan Jatinangor dan Cimanggung,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR BPN  Surya Tjandra mengatakan,  secara tata ruang, daerah lokasi bencana tersebut merupakan daerah pergerakan tanah sehingga rawan bencana dan warga harus direlokasi.

“Kementerian PU dan kami akan mencoba bahu-membahu membereskan Tata Ruang. Kita akan tegakkan aturannya, kendalikan yang benar. Memang harus ada sebagian warga direlokasi. Tampaknya warga sudah menerima. Tinggal bagaimana relokasinya seperti apa. Saya akan mencoba ingatkan Kementeri PU ada harapan seperti ini dari kunjungan kita ke Sumedang,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi Pemkab Sumedang yang merespon kejadian dengan cepat, termasuk dalam pendataan korban melalui aplikasi.

“Terima kasih buat Pak Sekda. Saya kira baru mau mengusulkan didata, tapi beliau sudah punya (data) di aplikasi. Itu terobosan yang menarik. Kita apresiasi teman-teman dari Sumedang,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan ketertarikannya atas kemiskinan di Sumedang sementara banyak kampus besar di Sumedang.

“Ini merupakan tempat yang memang mau tidak mau menjadi Satelitnya Bandung. Pengembangan Bandung didukung oleh Sumedang. Tantangannya alam. Jadi tata ruang harus sangat kuat di sini, harus tegas. Kalau tidak bisa dibangun, jangan dibangun. Kalau mau dibangun terbatas, harus didukung teknologi dengan pasti,” ujarnya.

Ia juga berjanji akan membantu dalam membuka peluang agar warga Kabupaten Sumedang bisa meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan lahan eks HGU.

“Tadi ada permohonan hak pengelolaan lahan dari Kabupaten ke Kementerian. Kami akan analisa 2.000 hektare bekas HGU itu. Kita mau konsolidasikan barangkali ada pengembangan yang lebih rapih, termasuk supaya melindungi dari bencana,” tukasnya.

Oleh karena itu, ia akan membahas semua permohonan tersebut dalam Rapat Koordinasi di Gugus Tugas Reforma Agraria.

“Kebetulan saya kordinator pelaksana dari Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat. Kita akan melakukan rapat koordinasi. Gagasan ini akan kita bahas dalam Rakor tematik pengembangan Sumedang,” harapnya.

Ia berharap semua inisiasi dari Pemda Kabupaten Sumedang dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami mau dukung. Tinggal strateginya bagaimana. Tidak hanya 131 KK, saja tapi seluruh warga Sumedang. Saya sudah mendapatkan tawaran langsung di lapangan, tinggal kami eksekusi, mumpung ada peluang dan kesempatan,” ucapnya

Sementara itu, Kepala BBWS Citarum Anang Muchlis mengatakan, pihaknya ditugaskan untuk melakukan penanganan supaya kejadian yang sama tidak terulang sesuai arahan Menteri PUPR saat kunjungan ke Cimanggung.

“Pertama kalau direlokasi, akan siap menyiapkan perumahan. Kedua BBWS Citarum akan segera melaksanakan pengamanan di tempat tersebut dengan formasi “Borepile”,” ucapnya.

Dikatakan Borepile yakni sejenis pondasi dengan elemen beton bertulang yang dimasukkan ke dalam lubang bor dalam tanah.

“Kita cor dengan formasi dan jarak  selebar lokasi yang longsor dengan harapan tanah tidak bisa bergerak lagi. Pembangunan sebelum tanggal 29 Januari 2021. Lama pembangunan sekitar 1 sampai 2 bulan. Pengeboran sedalam 8 meter total dengan 25 penyangga yang posisinya di atas mesjid  yang terkena longsor. Kita lakukan Borepile dengan harapan tanah tidak ada yang melorot lagi,” terangnya.

Wamen beserta jajaran dari ATR/BPN berkesempatan meninjau lokasi pengungsian Taman Burung Perumahan SBG.

Wamen ATR/BPN pun berkesempatan mendengarkan aspirasi warga masyarakat yang terdampak musibah tanah longsor dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Herman Suryatman. (Abas)