DPRKP Pamekasan Digelontor MIlyaran Rupiah Untuk Pengadaan Langsung PBL Pondok Pesantren TA 2021
PAMEKASAN, eljabar.com – Pengadaan langsung pekerjaan konstruksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Pamekasan tahun anggaran (TA) 2021 nilainya cukup fantastis.
Sebanyak 23 pondok pesantren tercatat menjadi lokasi pengadaan konstruksi tersebut. Dikutip dari laman lpse.pamekasankab.go.id, nilai paket pekerjaan konstruksi tersebut sebesar Rp 100-200 juta.
Pada TA 2021 pengadaan langsung tersebut tersebar di 31 pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan. Ini terlihat dari pencacatan non tender di laman lpse.pamekasankab.go.id dengan total dana APBD sebesar Rp 5,6 miliar.
Sedangkan rincian nilai proyek adalah sebanyak 24 pondok pesantren masing-masing sebesar Rp 200 juta, 4 pondok pesantren sebesar Rp 150 juta dan 2 pondok pesantren mendapat alokasi pagu proyek masing-masing Rp 100 juta.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun eljabar.com di sejumlah lokasi proyek tersebut mengatakan bahwa konstruksi yang dibangun adalah saluran drainase.
Hal ini disampaikan oleh pemilik yayasan yang mendirikan pondok pesantren di Dusun Dulang Laok, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.
“Untuk pekerjaan pada tahun 2021 membangun drainase, kalau yang tahun 2020 kami mengajukan pavingisasi dan terealisasi tahun 2021 juga,” ujar Ustad Muzakki, pengasuh pondok pesantren.
Hingga berita ini ditayangkan eljabar.com belum mendapat konfirmasi volume pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan PBL Pondok Pesantren TA 2021.
Meski pekerja yang dilibatkan adalah masyarakat yang berada di sekitar pondok pesantren, namun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten belum memberikan informasi terkait jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan tersebut.
Dihubungi melalui selularnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, Muharrom, belum menjawab permintaan eljabar.com.
Sejumlah pihak mendorong agar DPRKP Pamekasan bisa lebih transparan terkait pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan itu.
Peneliti Surabaya Institute Governance Studies (Sign Studies) Caesar Pranawangsa, menilai jika transparansi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, terutama yang menggunakan metode Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung, akan memberikan dampak positif bagi integritas serta akuntabilitas publik.
“Partisipasi masyarakat melalui elemen-elemen masyarakat dalam pengadaan barang jasa itu menandakan kepedulian masyarakat dalam pembangunan daerah. Jadi jangan direspon negatif,” pungkas Caesar. (red/*wn/idr)
