DPUPR Pamekasan Hanya Mampu Atasi Pemicu Banjir Wilayah Dalam Kota, Masyarakat Diimbau Waspada
PAMEKASAN, eljabar.com – Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Sungai, DPUPR Kabupaten Pamekasan mulai gencar melakukan pekerjaan pemeliharaan sungai yang berada di wilayah kota Pamekasan.
Satu unit alat berat backhoe diturunkan pada kegiatan yang akan menyasar 3 sungai, meliputi sungai Gladak Anyar, Patemon dan Jungcangcang. Sedimen atau endapan lumpur di 3 sungai tersebut akan diangkat sehingga memperlancar aliran sungai.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Sungai DPUPR Pamekasan, Agus Priambodo mengungkap, pihaknya hanya melaksanakan kegiatan normalisasi sungai di wilayah kota saja.
Untuk sungai-sungai yang berada di luar wilayah kota Pamekasan, diakui Agus sampai saat ini masih belum ada pekerjaan. Sungai tersebut antara lain Sumber Payung, Kloang dan Jombang.
“Dan yang terakhir sungai Tambak Ponten yang melintas di dua wilayah kecamatan, yaitu Larangan dan Galis,” ujar Agus.
Sedangkan untuk sungai yang mengakibatkan dampak banjir besar, Agus menyebut, pihaknya telah melakukan normalisasi pertemuan sungai Klampar dan sungai Samiran di Sinhaji, Jungcangcang pada bulan Juli lalu.
“Karena lokasi tersebut berdampak paling besar banjir yang terjadi pada 1 Maret 2022 kemarin,” katanya.
Untuk pembersihan dan pembangunan saluran drainase bawah trotoar, pihaknya berkoordinasi dengan bidang drainase. Sedangkan pembersihan sampah di kaki jembatan, Agus melibatkan satu unit alat berat. Secara bergiliran sampah pada kaki jembatan Gladak Anyar, Patemon, Parteker, dan Jungcangcang.
Sementara untuk pekerjaan normalisasi sungai wilayah pedesaan pihaknya masih menunggu koordinasi dengan beberapa pihak, baik dari desa maupun personil yang akan dilibatkan.
Sebelumnya Pemkab Pamekasan rencananya akan memasang peralatan Early Warning System (EWS) yang akan diletakkan di titik-titik sungai tertentu. Hal ini disampaikan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, saat peristiwa banjir besar menerjang beberapa tempat di Pamekasan.
Namun sampai saat ini rencana pemasangan peralatan EWS belum dilakukan. Bahkan di laman resmi sistim informasi rencana umum pengadaan LKPP, rencana pengadaan EWS tidak ditemukan dalam rencana pengadaan Kabupaten Pamekasan pada tahun ini.
Untuk mengetahui rencana pemasangan EWS tersebut eljabar.com menghubungi Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Sungai Agus Priambodo. Tetapi perkembangan informasi tersebut belum bisa digali, sebab ia belum bisa memberikan keterangan terkait rencana itu.
Alat Early Warning System (EWS) yang berfungsi sebagai pendeteksi ketinggian muka air sungai itu dibutuhkan, terutama dengan potensi kejadian banjir yang tinggi. Peralatan ini banyak digunakan di banyak tempat.
Koordinator Bidang Lingkungan Surabaya Institute Governance Studies (Sign Studies), Lukas Jebaru menilai, penanganan pengendalian banjir dan daya rusak air selama ini hanya bersifat parsial dan struktural.
“Bahkan kegiatan pengendalian banjir dan daya rusak berorientasi proyek, alasannya keterbatasan anggaran. Harusnya kegiatan-kegiatannya jangan dipartikelirkan semua,” ujarnya.
Kemudian, Lukas menyitir, soal keterbatasan anggaran sudah diungkap dari 30 tahun lalu. Alasan ini seolah dirawat sehingga publik tidak mengaitkan peristiwa banjir dengan program dan kegiatan pengendalian banjir atau pengendalian daya rusak air.
Oleh karena itu, pihaknya menekankan agar persoalan banjir dihadapi bersama. Para pemangku kepentingan dari semua tingkatan mengesampingkan ego sektoral.
Di samping itu, peran masyarakat juga sangat menentukan. Dengan membangun kesadaran kolektif, pungkas Lungkas, dapat menekan potensi penyebab timbulnya banjir. Sebab, bencana hidrometeorologi tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi.
“Masyarakat harus tetap waspada sebab daya rusak air akibat bencana hidrometeorologi masih jadi ancaman yang bisa datang sewaktu-waktu,” pungkasnya. (idrus)
