KAB. BANDUNG, elJabar.com – Dari tahun ke tahun, poses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menyisakan masalah. Mulai dari masalah tidak tertampungnya calon siswa baru, keterbatasan kelas hingga berujung pada “jual beli kursi”.
Adanya kebijakan sistem zonasi diharapkan dapat meningkatkan akses dan pemerataan terhadap layanan pendidikan. Namun kenyataannya persoalan seputar PPDB tetap saja selalu muncul.
Berdasarkan sumber yang dihimpun elJabar.com, dibatasinya kuota karena alasan sarana terbatas, menyebabkan banyak calon peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan di sekolah negeri yang ada di sekitar rumah tempat tinggalnya, padahal hanya berjarak tidak lebih 1,5 KM.
Sehingga terpaksa harus masuk ke sekolah swasta, yang selain lebih mahal biayanya, juga kadang jaraknya lebih jauh dari sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya.
Akibat terbatasnya kuota, oknum pihak sekolah, oknum aparat pemerintah dan sejumlah oknum masyarakat memanfaatkan orang tua calon peserta didik yang menginginkan anak masuk ke sekolah yang dituju. Yakni, memanfaatkan celah dengan melakukan praktek kongkalingkong, jual beli kursi.
Masifnya praktek jual beli kursi dari tahun ke tahun, menurut sumber elJabar.com, juga terjadi di SMAN 1 Margaasih Kabupaten Bandung. Praktek jual beli kursi untuk bisa masuk di SMAN 1 Margaasih, ternyata menurut sumber elJabar.com, selain melibatkan oknum pihak pengelola sekolah, juga melibatkan oknum Kepala Desa.
Masih menurut sumber elJabar.com, oknum Kepala Desa tersebut mendapatkan jatah untuk tahun 2023 sebanyak 48 orang dan tahun 2024 sebanyak 12 orang. Uang pelicin yang dipungut berkisar di angka 8-9 juta rupiah.
“Iyah, saya mau memasukan anak ke SMAN 1 Margaasih. Tapi tidak lolos zonasi, karena jaraknya sekitar 1,5 KM. Padahal pada tahun 2023 temen saya yang jaraknya lebih jauh, anaknya bisa diterima. Tapi itu melalui Kades, bayar 9 juta,” ujar salah satu sumber yang tidak bisa disebutkan namanya, kepada elJabar.com, Rabu (3/7/2024).
Sementara itu, sewaktu elJabar.com konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada pihak SMAN 1 Margaasih terkait dugaan adanya kongkalingkong jual beli kursi PPDB, Wakil Kepala Bagian Kesiswaan SMAN 1 Margaasih, Wahyu, secara singkat menegaskan bahwa tidak ada praktek jual beli kursi PPDB dilingkungan sekolahnya.
“Tidak ada,” katanya, singkat, kepada elJabar.com, Kamis (4/7/2024).
Hal senada disampaikan Wakil Kepala Bagian Humas SMAN 1 Margaasih, Ai Nuraini, yang menjelaskan bahwa tidak ada praktek jual beli kursi di SMAN 1 Margaasih.
Semuanya berjalan sesuai prosedur yang dianjurkan oleh dinas, dengan system online.
“Mohon maaf Pak, di SMAN 1 Margaasih tidak ada jual beli kursi PPDB, insya Alloh semuanya sesuai dengan prosedur yang seharusnya dianjurkan oleh dinas, semuanya sistem online,” ujar Ai Nuraini, kepada elJabar.com, Jum’at (5/7/2024).
Terkait persoalan PPDB yang amburadul dan banyak dijadikan praktek jual beli kursi, pemerhati pendidikan yang juga Direktur Bandung Research Strategic (BRS), mendorong pihak apparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan menyelidiki dugaan praktek jual beli kursi PPDB yang melibatkan sejumlah oknum pengelola sekolah dan oknum Kepala Desa.
“Tim Satgas Saber Pungli harus secepatnya turun tangan. Selidiki dugaan praktek jual beli kursi ini. Ini mudah kalau pihak APH serius mau menangani kasus ini, tinggal dicek saja jarak dari rumah ke sekolahnya. Kalau ada kejanggalan, selidiki,” ujar Yosep Bachtiar, kepada elJabar.com, Kamis (4/7/2024).
Kasus jual beli kursi selalu terjadi pada setiap tahun di sejumlah sekolah. Ini menurut Yosep Bachtiar, karena tidak ada tindakan tegas secara hukum dari pihak aparat hukum itu sendiri. Dunia pendidikan tercemar dengan praktek-praktek yang melanggar hukum, dan itu berlangsung setiap tahunnya.
“Ini sangat ironis, paraktek suap menyuap terjadi di dunia pendidikan, dan berlangsung secara terus menerus setiap tahun. Ini sangat miris. Bukan hanya himbauan, tapi ini butuh tindakan tegas dan nyata dari pihak aparat penegak hukum. Dinas Pendidikan Provinsi juga harus tegas, pecat oknum Kepsek dan guru yang terlibat,” ujarnya. “Kita tunggu saja tim Satgas Saber Pungli atau APH lainnya, akan bergerak atau tidak?” pungkas Yosep. (muis)
