Fasilitas Pelabuhan Terpadu Untuk Kebutuhan Nelayan

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, eljabar.com — Potensi perikanan tangkap yang sangat besar di Jawa Barat,  belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal itu karena masih terkendala oleh permasalahan para nelayan, menyangkut pengelolaan yang masih tradisional, serta lemahnya akses permodalan.

Selain itu, sara indrastruktur yang belum maksimal, seperti Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang dimiliki Pemprov Jabar di sejumlah wilayah, belum memadai.

Jadi saat ini menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jabar, Herry Ukasah, tidak ada pelabuhan perikanan milik provinsi yang bagus. Pemprov Jabar belum memberikan perhatian maksimal terhadap pembangunan PPI.

“Pemprov Jabar belum mengalokasikan secara maksimal untuk kebutuhan PPI. Beda banget dengan Jawa Timur, yang berani menganggarkan ratusan milyar untuk membangun pelabuhan perikanan milik provinsi,” ujar Herry Ukasah kepada eljabar.com.

Sebagai mitra kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, tentunya harus ada keberpihakan yang kuat dari Komisi 2 dalam waktu 5 tahun ke depan, untuk mendukung pembangunan dan pengembangan PPI.

Terkait masalah pembangunan PPI, untuk tahun anggaran 2020 menurut r, sebaiknya Pemprov Jabar fokus dulu menuntaskan PPI Karangsong Indramayu, lalu pelabuhan lainnya.

“Kita akan coba dorong Pemprov Jabar, supaya fokus dulu tuntaskan PPI Karangsong Indramayu. Bukan hanya kolam labuhnya. Tapi lengkap dengan kawasan terpadunya,” katanya.

Pembangunan harus dilakukan dalam satu kawasan, dimana didalamnya ada pelabuhan perikanan terpadu dengan TPI higienis dan kawasan industri pengolahan hasil perikanan. Juga pemasaran hasil perikanan yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Selain mengakomodir kebutuhan para nelayan, juga penataan area terpadu bisa menjadi daya tarik bagi pariwisata. Sehingga pembangunan terpadu ini saling terkait dan saling menunjang, satu sama lain.

“Apalagi di Karangsong juga ada kawasan mangrove, yang juga menjadi lokasi pariwisata yang menarik,” terangnya.

Kenapa fokus Karangsong dulu? Karena menurut Herry Ukasah, sudah ada ratusan kapal ukuran di atas 30 GT yang Go To East dalam rangka memanfaatkan sumberdaya ikan, khususnya ke Wilayah Papua dengan alat tangkap gillnet.

Sebagian besar sekarang malah mendaratkan ikan hasil tangkapannnya di Muara Angke/Muara Baru DKI Jakarta. Karena PPI Karangsong sudah tidak mampu menampung banyaknya kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar.

“Pemilik kapal nya orang Indramayu, kan rugi Jabar. Produksinya tercatat jadi produksi DKI Jakarta. Dilelangnya juga di DKI, masuk ke PAD DKI. Ini kan, sayang kalau tidak kita maksimalkan,” ujarnya.

Kalau semua bisa masuk ke Karangsong, menurut Herry Ukasah, itu akan meningkatkan produksi perikanan tangkap Jabar. Dan akan meningkatkan PAD-nya Kabupaten Indramayu secara signifikan, karena retribusi lelang di TPI menjadi kewenangan kabupaten, sesuai UU No 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Adapun retribusi untuk PAD Jabar ke depan, bisa dari biaya tambat labuh kapal perikanan, sewa lahan pelabuhan dari perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dan berbisnis di kawasan pelabuhan tersebut. Otomatis juga akan menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran,” tandasnya. (muis)

Advertisement

Categories: Politik

Tags: ,,