FK3I Jabar Desak Bupati Bandung, Bedah Data Ijin Usaha di Bandung Selatan
KAB. BANDUNG, elJabar.com – Dalam rangka memotret kondisi eksisting penyelamatan kawasan Bandung Selatan, Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, Dedi Kurniawan, menilai bahwa beberapa ijin di kawasan Bandung Selatan yang merupakan kawasan yang dimiliki BUMN, banyak melanggar aturan dan tidak berijin.
Mulai dari PTPN, Perhutani, Geodipa Energy, Pertamina Geothermal dan Star Energy. Sedangkan Kawasan UPT KSDAE dan Kawasan Perkebunan dikuasai swasta.
Sehubungan dengan hal tersebut FK3I Jawa Barat melalui Ketuanya, meminta agar Bupati Bandung beserta jajarannya melakukan bedah data Ijin Usaha yang berada di Cekungan Bandung Selatan tersebut.
“Banyak melanggar aturan dan tidak berijin. Maka Kami meminta Bupati Bandung beserta jajaran terkait untuk melakukan bedah data Ijin Usaha yang berada di Cekungan Bandung Wilayah Selatan,” ujar Dedi Kurniawan, kepada elJabar.com, Kamis (07/04/2022).
Upaya bedah data ini menurut Dedi Kurniawan, bagi Kepala Daerah sangat mudah untuk mengumpulkan data dari para pihak tersebut. Karena menurut Dedi Kurniawan, seluruh Ijin Usaha yang berdiri di kawasan tersebut tentunya memerlukan rekomendasi, sehingga diketahui oleh pihak Pemkab.
Sementara itu, konteks pengendalian dan perlindungan serta penyelamatan Wilayah Bandung Selatan menurut Dedi Kurniawan, bukan semata karena PAD yang bukan menjadi kewenangan Daerah.
“Akan tetapi pemahaman Kepala Daerah seharusnya lebih ke akomodatif lapangan pekerjaan masyarakat dan pengawasan kerentanan ekologi,” tandasnya.
Karena menurut Dedi Kurniawan, pendapatan per-kapita masyarakat secara langsung lebih bermanfaat, dibanding PAD yang peruntukannya kadang tidak langsung menyentuh ke masyarakat.
“Harapan Kami, pasca bedah data Ijin Usaha, kedepannya dilakukan penertiban bersama para pihak,” pungkasnya. (muis)
