Geger Kasus Santri Cimerak, Oknum Prajurit Ditahan, Brigif 50/KW Tegaskan Penegakan Hukum

PANGANDARAN,eljabar.com  – Seragam loreng seharusnya menjadi simbol perlindungan bagi masyarakat, bukan sumber ketakutan. Dugaan kekerasan terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, yang menyeret oknum prajurit Yonif TP 336/Merak Sakti, kini memasuki proses hukum. Prajurit berinisial HC telah ditahan di Denpom Garut, sementara Komandan Brigif 50/Kandang Wesi, Letkol Inf. Naryanto, menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penegasan tersebut disampaikan Naryanto dalam konferensi pers di Sagati, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jumat (13/11/2026). Ia hadir bersama Komandan Kodim 0625/Pangandaran dan unsur terkait untuk menjelaskan langkah penanganan kasus yang memicu perhatian masyarakat tersebut.

Naryanto menegaskan, tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oknum anggota Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 336/Merak Sakti terhadap santri tidak dapat dibenarkan. Ia memastikan institusi TNI akan menindak tegas setiap prajurit yang terbukti melanggar hukum.

“Yang pertama, permohonan maaf kami atas adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Yonif 336 terhadap santri Nurul Bayan,” ujar Naryanto.

Berdasarkan pemeriksaan awal, dugaan tindakan kekerasan tersebut dipicu perilaku oknum prajurit yang diduga mengonsumsi minuman keras sebelum kejadian.

Naryanto menjelaskan, setelah menerima laporan dari pengasuh pondok pesantren pada siang hari, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang bersangkutan.

Setelah mendapatkan pengakuan, oknum prajurit berinisial HC tersebut kemudian diserahkan kepada Polisi Militer untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Kami tidak ragu-ragu dalam penegakan hukum bagi oknum prajurit yang melaksanakan pelanggaran,” tegasnya.

Saat ini, HC telah ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut. Penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Naryanto menyebutkan, prajurit yang bersangkutan telah bertugas di wilayah tersebut sejak Agustus lalu. Namun, ia memastikan latar belakang penugasan tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum.

Menurutnya, penyidikan hingga persidangan merupakan kewenangan aparat penegak hukum militer. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Polisi Militer untuk memantau perkembangan perkara tanpa melakukan intervensi terhadap proses hukum.

Sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab institusi, Naryanto juga berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayan.

“Kami akan terus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengasuh pesantren untuk melaporkan perkembangan situasi. Jadi, masyarakat dan pihak pesantren tidak perlu ragu dengan komitmen kami dalam menindak prajurit yang melanggar,” katanya.

Terkait kondisi korban, Naryanto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengasuh pesantren untuk memastikan para santri yang terdampak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.

Ia menyatakan kesiapan pihaknya membantu proses evakuasi dan penanganan medis apabila terdapat korban yang mengalami luka.

“Kami memastikan yang bersangkutan mendapatkan pengurusan yang baik. Kalau ada luka, tentu kami langsung melakukan evakuasi sebagaimana mestinya. Kami akan terus berkoordinasi dengan pengasuh pesantren,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Naryanto menjelaskan perkara tersebut akan diproses melalui mekanisme peradilan militer meskipun pihak yang menjadi korban merupakan warga sipil.

Ia memastikan jajarannya akan terus memantau perkembangan proses hukum sekaligus menjaga komunikasi dengan pihak pesantren dan masyarakat.

Naryanto berharap langkah cepat yang telah dilakukan dapat memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI akan diproses sesuai aturan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antara prajurit TNI dan masyarakat. Kehadiran satuan TNI di tengah masyarakat, menurutnya, harus memberikan rasa aman dan perlindungan, bukan justru menimbulkan persoalan.

Pihaknya menegaskan komitmen penegakan hukum dan keterbukaan informasi akan terus dijalankan hingga proses penanganan perkara tersebut selesai.