Gubernur Dedi Mulyadi: Pers Berperan Strategis di Tengah Banjir Informasi dan Ancaman Berita Palsu

BANDUNG, eljabar.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, menyoroti perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh dan mengakses informasi seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap informasi secara signifikan. Masyarakat kini tidak lagi hanya mengandalkan media konvensional seperti koran, radio, dan televisi untuk mendapatkan berita, tetapi juga mengakses informasi melalui berbagai platform digital.

Hal tersebut disampaikan Adi Komar saat membacakan sambutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam acara Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (Konferprov PWI) Jawa Barat 2026 di Hotel Horison Ultima, Kota Bandung, Rabu (12/08/2026).

Mengawali sambutannya, Adi Komar menyampaikan salam hangat dari Gubernur Jawa Barat kepada seluruh wartawan dan peserta Konferprov PWI Jabar 2026.

Dedi Mulyadi tidak dapat menghadiri secara langsung kegiatan tersebut karena tengah menjalankan agenda di sejumlah wilayah Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur melakukan asesmen terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Dalam sambutannya, Adi Komar mengatakan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dihindari.

“Dulu, kita mengandalkan koran, radio, dan televisi. Sekarang, berita datang dari mana-mana, seperti media sosial, grup WhatsApp, sampai video-video pendek. Bahkan, sekarang ada konten yang dibuat oleh mesin AI,” ujar Adi Komar.

Perubahan tersebut, lanjutnya, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat. Namun, pada saat yang sama, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru, terutama berkaitan dengan keakuratan dan kebenaran informasi.

Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian di Jawa Barat adalah maraknya berita palsu atau hoaks. Adi Komar menyebutkan, masih ditemukan konten-konten yang mengandung informasi tidak benar, termasuk konten yang dibuat dengan mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat.

Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah menemukan sejumlah konten palsu yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat.

“Di Jawa Barat, masalah berita palsu masih sering terjadi. Bahkan, ada pihak yang membuat konten palsu mengatasnamakan Gubernur. Kementerian Komunikasi dan Digital juga sudah menemukan sejumlah konten palsu seperti itu,” katanya.

Persoalan informasi, menurut Adi Komar, juga dapat muncul dalam berbagai isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026.

Ia mengatakan, persoalan SPMB tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelayanan publik, tetapi juga berkembang menjadi persoalan komunikasi publik ketika masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, jelas, akurat, dan dapat dipercaya.

“Ini menunjukkan satu hal, ketika pemerintah terlambat memberikan informasi, ruang kosongnya akan segera diisi oleh informasi lain dan belum tentu informasi tersebut adalah benar,” tuturnya.

Pers Memiliki Posisi Strategis

Di tengah perubahan pola konsumsi informasi tersebut, Adi Komar menilai posisi pers justru semakin strategis. Menurutnya, kehadiran media dan wartawan profesional memiliki fungsi penting yang tidak dapat begitu saja digantikan oleh algoritma maupun teknologi kecerdasan buatan.

“Di sinilah saya melihat posisi strategis insan pers. Di samping itu, pers juga memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh algoritma,” tegasnya.

Ia menjelaskan, teknologi saat ini memang memiliki kemampuan yang sangat besar dalam mengolah dan menyebarkan informasi.

Algoritma dapat mempelajari berbagai hal yang ingin dilihat oleh pengguna. Kecerdasan buatan bahkan mampu menghasilkan tulisan dalam hitungan detik. Sementara media sosial dapat membuat sebuah informasi menyebar kepada masyarakat luas hanya dalam hitungan menit.

Namun, menurut Adi Komar, kecepatan teknologi tidak serta-merta dapat menggantikan prinsip dasar jurnalistik.

“Tetapi, jurnalisme memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, verifikasi, konteks, independensi, dan tanggung jawab kepada publik,” ungkapnya.

Karena itu, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat justru membutuhkan semakin banyak jurnalisme berkualitas. Wartawan tidak cukup hanya berlomba menjadi pihak pertama yang menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga harus memastikan informasi tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan layak dipercaya masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan wartawan yang tidak sekadar menjadi orang pertama yang memberitakan, tetapi menjadi orang yang memastikan bahwa apa yang diberitakan memang layak untuk dipercaya,” harapnya.

Pemerintah Jabar Ingin Pers Tetap Kritis

Dalam kesempatan tersebut, Adi Komar juga menyampaikan harapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap keberadaan pers. Pemerintah, kata dia, tidak menginginkan media hanya memberitakan hal-hal positif mengenai pemerintah.

Sebaliknya, pers diharapkan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menjadi mitra pemerintah yang kritis dan konstruktif.

“Pemerintah Jabar tidak ingin media hanya menyampaikan hal-hal baik tentang pemerintah saja. Justru, kami berharap pers bisa menjadi teman yang kritis,” katanya.

Ia menegaskan, kritik dari pers merupakan bagian penting dalam membantu pemerintah memperbaiki berbagai kekurangan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau pemerintah ada kesalahan, ingatkan. Kalau masyarakat punya masalah yang belum didengar pemerintah, sampaikan. Pers dan pemerintah itu sama-sama bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan pers harus dibangun dalam semangat keterbukaan, kritik, serta kepentingan masyarakat. Pers memiliki peran menyampaikan aspirasi masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban mendengarkan dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan melalui pemberitaan.

Menutup sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi berharap Konferprov PWI Jabar 2026 dapat menghasilkan berbagai program yang bermanfaat, tidak hanya bagi organisasi kewartawanan, tetapi juga bagi masyarakat Jawa Barat.

Dedi juga mengajak insan pers untuk bersama-sama memerangi berita palsu dan membangun ruang informasi yang sehat, berkualitas, serta bertanggung jawab di Jawa Barat.

“Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Kami sangat berharap dukungan dari teman-teman wartawan di semua daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” pungkasnya.

Panitia Apresiasi Dukungan Berbagai Pihak

Sementara itu, Ketua Panitia Konferprov PWI Jabar 2026, Roberto Purba, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia secara khusus menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bank bjb, BRI, bjb Syariah, Djarum Foundation, Polda Jawa Barat, Semen Kujang, Summarecon Bandung, serta Fiesta.

Dukungan berbagai pihak tersebut dinilai turut membantu kelancaran pelaksanaan Konferprov PWI Jabar 2026.

Konferprov PWI Jabar 2026 menjadi momentum penting bagi insan pers di Jawa Barat untuk memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme wartawan, sekaligus mempertegas peran pers dalam menghadapi perubahan ekosistem informasi di era digital. (*)