H. Dony Ahmad Munir Jadi Narsum Rakorwil TP2DD dan TPID Secara Virtual – El Jabar

H. Dony Ahmad Munir Jadi Narsum Rakorwil TP2DD dan TPID Secara Virtual

Sumedang, eljabar. Com — Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang berat terhadap perekonomian global, nasional maupun regional sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk memulihkannya.

Oleh karena itu, Tim Percepatan dan Perluasan Digitaliasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Barat Tahun 2021 mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TP2DD dan TPID secara Virtual yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan, Selasa (28/7).

Rakorwil dimaksudkan untuk mensinergikan program dengan urgensi transformasi digital serta terus mendorong digitalisasi ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital di Jawa Barat

Acara yang mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Keuangan Digital untuk Mendukung Stabilisasi Harga dan Terwujudnya Visi Jawa Barat yaitu Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” tersebut mempunyai misi “Jawa Barat Provinsi Digital melalui Penguatan Sinergi dan Kolaborasi”.

Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir yang hadir secara virtual sebagai salah satu narasumber menyampaikan, inti dari implementasi digital yang dilakukan Kabupaten Sumedang adalah membangun ekosistem digital secara sistematis dengan didukung kesiapan infrastrukturnya.

“Yang paling susah adalah membangun ekosistem (digital) yang dimulai dengan ‘bureaucratic reform’ terlebih dahulu,” ucapnya.

Dengan kata lain, pihaknya harus mengubah seluruh birokrat di Kabupaten Sumedang agar melek digital serta mengubah budaya manual ke digital yang akhirnya akan diikuti masyarakat.

“Secara perspektif budaya, notabene Kabupaten Sumedang adalah bekas kerajaan, tentunya ada patron klien. Jadi birokratnya terlebih dahulu yang harus direformasi sehingga nanti rakyat akan mengikuti patronnya,” ungkapnya.

Menurut Bupati, kebijakan dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diakselerasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

“Ekspektasi rakyat pada pemerintahnya sangat tinggi. Untuk itulah, kebijakan SPBE menjadi salah satu instrumen untuk menjawab apa yang menjadi harapan rakyat tersebut,” tukasnya.

Bupati juga mengatakan, negara harus hadir untuk melayani dengan baik, membangun, dan mensejahterakan masyarakat.

“Negara harus mampu memenuhi harapan warganya bagaimana memberikan layanan yang prima, cepat, mudah, terjangkau dan tidak berbelit-belit,” paparnya.

Ditambahkan Bupati, dengan mengaplikasikan digital transformation, maka akan terwujud Smart Government, Open Government, Proximity Government dan Efficient Government.

“Smart Government berarti tanggap terhadap berbagau perubahan dan mengambil keputusan berbasis data. Open Government yakni mentransparansikan data yang bersifat publik terhadap masyarakat. Proximity Government yakni kedekatan antara masyarakat dan pemerintah melalu pelayanan publik yang membahagiakan. Efficient Government yaitu sistem harus memangkas birokrasi agar lebih cepat, mudah, dan tepat,” katanya.(abas)

Categories: Regional