Hilangkan Ego Sektoral Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Pasca UU Otonomi Daerah bergulir sejak beberapa tahun silam, daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang cukup sentral dalam menentukan sejumlah kebijakan di wilayahnya.
Sehingga pembangunan yang diselenggarakan, daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam menentukan langkah strategis, untuk menentukan nasibnya sendiri dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya.
Namun demikian seiring berjalannya waktu, tidak sedikit kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron di lapangan. Sehingga menimbulkan kerancuan dalam sejumlah kebijakan pembangunan. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius, terutama yang menyangkut kepentingan nasional dan sejumlah kebijakan pusat terkait pengembangan wilayah.
Contoh persoalan tersebut antara lain, dalam pemanfaatan ruang sebagaimana yang sudah diatur dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Barat, menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, H. Kasan Basari, kadang pada tataran implementasinya sering tidak terkendali. Sehingga banyak menabrak aturan dan kebijakan yang ada.
“Maka optimalisasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini harus dilakukan secara serius, sehingga tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan,” ujar H. Kasan Basari, kepada elJabar.com.
Dalam kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana sudah diatur dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Barat, pengendalian tersebut meliputi sejumlah hal.
Pertama, pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan penertiban yang didasarkan kepada arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
Terkait pengaturan system zonasi ini sangat penting, supaya tidak terjadi kesemerawutan dan supaya adanya keselarasan dalam penggunaan pemanfaatan ruang. Terjadinya keseimbangan pusat-pusat dan ragam jenis pembangunan.
“Selain perlu adanya keselarasan, penting juga jangan sampai pemanfaatan ruang ini menyerobot dan merusak pada lingkungan yang seharusnya dijaga sebagai kawasan lindung dan kelestarian alam,” ujar H. Kasan Basari.
Kedua, pemberian izin pemanfaatan ruang sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal pemberian ijin ini harus seuai dengan koridor yang sudah ditetapkan. Jangan sampai ada permainan, sehingga menabrak aturan yang sudah dikeluarkan.
Seperti yang kita tahu bersama, isu masalah perijinan selalu menjadi persoalan dalam setiap pembangunan. Ijin yang seharusnya menjadi pengendali dalam setiap pembangunan, kadang sering ditabrak dan bukan menjadi pengendali lagi.
Begitu juga bagi penerima ijin, jangan sampai ijin yang sudah dikeluarkan tersebut disalahgunakan, sehingga mengacaukan dari pemanfaatan ruang yang seharusnya.
“Harus diingat, bahwa ijin seharusnya benar-benar menjadi pengendali dalam setiap pemanfaatan ruang, di dalam setiap pembangunan. Bukan malah sebaliknya, menjadi sumber masalah. Menjadi legitimasi dari sebuah pelanggaran. Ini yang harus ditegakan, terkait dengan masalah perijinan,” jelasnya.
Ketiga, pemberian izin pemanfaatan ruang yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, harus berpedoman pada RTRW Provinsi.
Meskipun ijin pemanfaatan ruang ada pada kewenangan Kabupaten/Kota, namun saat ijin dikeluarkan menurut Anggota Fraksi Gerindra Jabar ini, harus tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah ditetapkan.
“Masing-masing pihak harus mampu menahan diri. Jangan sampai tejadi ego-sektoral dalam pemanfaatan ruang, terkait kewenangan ijin yang dikeluarkan. Ini penting, sehingga terjadi keselarasan antara perencanaan provinsi dengan Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Keempat, pemberian izin pemanfaatan ruang oleh Kabupaten/Kota yang berdampak besar dan/atau menyangkut kepentingan nasional dan/atau provinsi, harus dikoordinasikan dengan Gubernur.
Tentu permasalahan ini, bukan hanya menyangkut persoalan tentang posisi kewenangan ijin belaka. Tapi juga mengangkut dengan masalah dampak dari ijin yang dikeluarkan.
Oleh karena itu, koordinasi lintas sectoral dan tingkatan pemerintahan sangat penting dilakukan. Karena bagaimanapun juga, pemerintah secara nasional ataupun provinsi memiliki kepentingan juga dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya, yang mungkin secara kewilayahan berada pada Kabupaten/kota terkait.
“Jangan hanya karena kewenangan ijin ada di Kabupaten/Kota, lantas mengesampingkan koordinasi dengan pihak provinsi maupun pusat,” pungkasnya. (muis)
