Hj. Tina Wiryawati, SH, MM: Pemprov Jabar Harus Melakukan Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Bayar Pajak
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengintensifkan berbagai strategi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Melalui pendekatan edukatif, digitalisasi layanan, serta kolaborasi lintas sektor, pemprov menargetkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 15% pada tahun 2025.
Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati, mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih menjadi tantangan utama.
“Kami melihat bahwa edukasi dan sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan lebih dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan pinggiran kota,” ujar Tina Wiryawati, kepada elJabar.com.
Salah satu strategi edukasi yang penting juga dilakukan adalah seperti program “Pajak Masuk Sekolah”, di mana siswa SMA dan SMK dikenalkan pada konsep dasar perpajakan, peran pajak dalam pembangunan, serta pentingnya menjadi wajib pajak yang taat.
Tak hanya di sekolah, edukasi juga bisa digelar dalam bentuk seminar dan pelatihan di komunitas, seperti kelompok UMKM, karang taruna, dan kelompok tani. Melalui pendekatan kultural dan partisipatif, masyarakat diajak untuk memahami bahwa pajak bukan beban, tetapi kontribusi nyata untuk pembangunan daerah.
“Selama ini banyak masyarakat yang belum paham ke mana alokasi pajak daerah. Maka dari itu, kami hadir langsung memberikan penjelasan,” kata Tina.
Untuk menjawab tantangan kemudahan akses dan transparansi, Pemprov Jabar meluncurkan aplikasi “Pajak Jabar Digital” yang memungkinkan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Air dan Tanah secara daring. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur notifikasi jatuh tempo, informasi insentif pajak, serta pelaporan keluhan wajib pajak.
“Digitalisasi ini sangat membantu masyarakat, apalagi bagi mereka yang sibuk atau tinggal jauh dari pusat layanan,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari pendekatan kultural, Pemprov Jabar juga bisa menggandeng sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta influencer lokal untuk menyuarakan pentingnya membayar pajak secara jujur dan tepat waktu.
“Konten edukasi pajak dalam bentuk video pendek, ceramah, dan podcast bisa disebarkan melalui media sosial dan kanal digital lainnya,” ujarnya.
Namun meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak tetap ada, terutama terkait pemutakhiran data objek pajak dan literasi fiskal yang belum merata.
Oleh karena itu, Pemprov Jabar harus merencanakan upaya memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai perilaku wajib pajak.
Pajak merupakan tulang punggung pembangunan. Ketika masyarakat sadar dan taat pajak, pembangunan akan lebih merata dan berkelanjutan.
“Dengan kombinasi pendekatan teknologi, edukasi, dan keterlibatan komunitas, Jawa Barat optimistis mampu menciptakan ekosistem pajak daerah yang transparan, adil, dan partisipatif,” pungkasnya. (muis)
