Ihsanudin, DPRD Jabar: PHE ONWJ Harus Bertanggungjawab dan Segera Penuhi Kompensasi - El Jabar

Ihsanudin, DPRD Jabar: PHE ONWJ Harus Bertanggungjawab dan Segera Penuhi Kompensasi

BANDUNG, elJabar.com — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin sore (26/04/2021) menggelar Rapat bersama PT Migas Hulu Jabar di Bandung.

Ihsanudin yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, saat ini dirinya mengaku lebih fokus pada persoalan yang pernah disampaikan masyarakat Karawang, khususnya warga kawasan pesisir yang beberapa hari ini dibanjiri limbah spill oil.

Ketiga kalinya disebabkan kebocoran saluran pipa di bawah laut milik anak perusahaan Pertamina, PHE ONWJ.

Sementara PT MUJ (Migas Hulu Jabar) pun memiliki peran dan keterlibatan langsung atas kepemilikan saham 10%. Artinya BUMD Jabar ini juga bertanggungjawab atas keteledoran-kebocoran.

“Karena itu, saya menegaskan pihak-pihak terkait agar segera mengambil tanggung jawab, tindakan cepat dan tanggap darurat. Jangan lamban, apalagi membiarkan tanpa melakukan pembersihan limbah di pesisir laut yang kami cintai ini. Silahkan rangkul para nelayan dan warga sekitar, untuk pembersihan dan pastikan kompensasi diberikan kepada masyarakat yang terdampak langsung,” tegas Ihsanudin, kepada eljabar.com, Selasa (27/04/2021).

Soal kompensasi ini menurut Ihsanudin, DPRD Jabar melalui Komisi III yang sekaligus sebagai mitra kerja PT MUJ, meminta agar proses pemberian kompensasi sesuai dengan prosedur dan semua hak masyarakat yang terkena dampak, dapat dipenuhi tanpa ada potongan.

“Kita tegas, agar proses pemberian kompensasi dari PT MUJ sesuai dengan prosedur, dan semua hak mereka yang terdampak dapat dipenuhi tanpa ada potongan,” tandasnya.

Dalam pemberian kompensasi bagi warga yang terdampak, Ikhsanudin terus mengingatkan supaya tidak ada yang terlewat, seperti masyarakat pesisir Desa Pusakajaya Utara Kecamatan Cilebar.

Ikhsanudin mencontohkan, khususnya masyarakat buruh tambak (eks petani plasma TIR). Mereka bekerja sebagai buruh tambak dari sejak dibukanya proyek TIR tahun 1984 hingga detik ini. Masalah muncul ketika mereka tidak memiliki surat kepemilikan tambak, dan berakibat tidak diberinya kompensasi kebocoran pipa spill oil milik PHE ONWJ ini.

Padahal, walaupun tambak yang selama ini mereka kelola sedang digadaikan ke pihak ketiga (pengusaha), tetapi mereka tetaplah menjadi buruh tambak di lahan-lahan tersebut. Tentu saja budi daya ikan dan udang di tambak menjadi tidak produktif dan akhirnya gagal panen (merugi).

Efeknya para buruh tambak dihentikan pembayaran honor bulanannya yang biasa diberikan pengusaha (pihak penggadai), apalagi bonus saat berhasil panen sama sekali tidak ada.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa para petani ini menurut Ikhsanudin, termasuk masyarakat terdampak langsung atas permasalahan kebocoran limbah ini.

“Saya mengusulkan atas pertimbangan diatas, agar mereka (buruh tambak) juga diberikan kompensasi sebagaimana masyarakat yang terdampak langsung lainnya,” pungkasnya. (Muis)

Categories: Parlemen