ADHIKARYA PARLEMEN
INDRAMAYU, elJabar.com — Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini terdiri dari 31 Kecamatan, 309 desa, dan 8 kelurahan, dengan luas wilayah 204,011 ha atau 2.040.110 Km. Indramayu memiliki panjang garis pantai 147 km yang membentang.
Indramayu ditetapkan sebagai daerah lumbung pangan nasional dan pusat pengolahan migas. Sedangkan secara geostrategis, Indramayu terletak di jalur Pantura sebagai simpul strategis transformasi yang berperan dinamis di Pulau Jawa dan Nasional.
Sehingga posisi Indramayu yang berada dijalur pantura ini, memiliki posisi yang sangat strategis. Namun Indramayu juga, menghadapi tantangan yang cukup berat pada era digital saat ini. Karena Pemerintah Kabupaten Indramayu dituntut dapat melakukan pelayanan publik yang serba cepat dan memuaskan.
Dalam sistem pemerintahan modern, pelayanan publik paling tidak harus memenuhi dua hal, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu menurut Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, H. Kasan Basari dari dapil Indramayu-Cirebon, Pemkab Indramayu dituntut mampu menarasikan program-programnya dengan baik, sehingga bisa menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
“Oleh karena itu, Indramayu membutuhkan kepemimpinan yang efektif dan visioner, yang mampu mengakselerasi pembangunan,” kata Kasan Basari, kepada elJabar.com.
Dari sisi potensi, Indramayu memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Lahan sawah mencapai 55,61 persen dan pemasok beras nasional. Indramayu juga penghasil ikan andalan Jawa Barat.
Dari sektor kelautan dan perikanan, Indramayu memberikan kontribusi 40 persen produksi perikanan di Jawa Barat. Komoditas unggulan yang dibudidayakan di areal tambak Kabupaten Indramayu berupa udang, bandeng, nila, lele, garam, gurame dan rumput laut.
“Itu hanya sebagian potensi dari sektor perikanan yang ada di areal tambak. Ini potensi yang sangat luarbiasa. Masih banyakpotensi lainnya,” ungkapnya.
Indramayu juga memiliki wilayah pesisir yang sangat panjang dalam menghasilkan garam, dengan keberadaan sentra garam di Kecamatan Kandang Haur, Kecamatan Krangkeng dan Kecamatan Losarang, dengan kemampuan memasok 15 persen garam nasional.
Selain potensi perikanan, pertanian dan lumbung berasnya, Kabupaten Indramayu juga memiliki Minyak dan Gas. Tercatat dari 318 desa dan kelurahan di Indramayu, 255 desa berpotensi memiliki kandungan migas.
Dan terbaru, PT Pertamina EP menemukan cadangan Migas serta kondensat di area PEP Asset 3 Jatibarang Field Jawa Barat, melalui pengeboran sumur Eksplorasi Akasia Maju-001.
Begitu juga dengan pariwisata Indramayu memiliki bentangan pantai yang memanjang 146 kilometer, menjadikan kawasan pantai Indramayu sebagai destinasi wisata. Seperti Pantai Tirtamaya, Pantai Balongan Indah, Pantai Tanah Merah Eretan, Pantai Glayem, Pantai Biawak termasuk Hutan Mangrove Karangsong.
“Ini menunjukkan kegiatan sektor migas dari hulu sampai hilir ada di Indramayu. Ini potensi alam yang sangat luarbiasa. Tidak terkecuali dengan potensi destinasi wisatanya. Indramayu banyak memiliki pantai wisata yang menawan,” ujarnya.
Meskipun Indramayu memiliki potensi yang hebat, namun harus diakui juga, Indramayu menghadapi persoalan yang sangat krusial dan bisa menghambat laju pembangunan yang diharapkan masyarakat.
Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indramayu masih rendah di Jawa Barat. Indramayu menempati urutan 5 terendah di Jabar, (urutan 27) setelah Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi lalu Indramayu. Ukurannya : kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Rata-rata lama sekolah di Indramayu hanya berada di angka 5.98.
Kemudian angka kemiskinan Indramayu juga menempati posisi ketiga di Jabar setelah kota Tasikmalaya dan Kuningan. Tingginya kasus perceraian, human trafficking, hingga birokrasi pelayanan publik, merupakan sejumlah problem yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Untuk menuntaskan sejumlah problem tadi, kita juga butuh aparat yang profesional. Termasuk untuk optimalisasi penggalian PAD,” katanya.
Dari beberapa problem yang dihadapi Indramayu tersebut, menurut H. Kasan Basari yang juga merupakan Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, ada beberapa persoalan yang harus segera mendapatkan solusi untuk jalan keluarnya.
Pertama, meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Kedua, pelayanan yang profesional dengan cara menempatkan pegawai/aparat yang sesuai
bidangnya. Ketiga, penanganan kemiskinan. Keempat, pentingnya kerja sama dengan pemangku kepentingan, mulai dari kasus perceraian, trafficking, dengan sosialisasi pentingnya Pendidikan dan Agama. Dan kelima tentang PAD, infrastruktur, dan pembangunan fisik.
Perlu adnya upaya dan komitmen untuk menggali potensi daerah yang lebih optimal lagi. Pengalokasian anggaran yang jelas dengan menggunakan skala prioritas.
“Dan tidak kalah penting adalah membangun harmonisasi dan sinergisitas antara eksekutif dengan legislatif, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat Indramayu,” pungkasnya. (muis)
