Parlemen

Ineu Purwadewi Sundari Ajak Masyarakat Jabar Awasi APBD Perubahan, Tekankan Transparansi Anggaran

BANDUNG, eljabar.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM., mengajak masyarakat untuk lebih memahami sekaligus ikut mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Jawa Barat.

Menurut Ineu, pemahaman masyarakat terhadap APBD Perubahan menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sebab, setiap perubahan anggaran berkaitan langsung dengan penyesuaian program, alokasi belanja, serta target pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah.

Melalui materi edukasi yang disampaikan di akun media sosial resminya, Ineu menjelaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui ke mana arah penggunaan anggaran daerah dan apa saja program yang menjadi prioritas pembangunan.

Ia menekankan, APBD Perubahan bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen anggaran, melainkan juga menyangkut penyesuaian kebutuhan dan prioritas pembangunan yang harus dapat dipahami publik.

“Anggaran perlu dipahami dari tujuan programnya, bukan hanya dari besar kecilnya nominal,” demikian pesan yang disampaikan dalam materi edukasi tersebut.

Masyarakat Perlu Memahami Tiga Hal Penting

Dalam materi tersebut, Ineu menggarisbawahi tiga aspek utama yang perlu diketahui masyarakat ketika membahas APBD Perubahan, yakni program, alokasi anggaran, dan hasil pembangunan.

Pertama, masyarakat perlu memahami program dan kegiatan apa saja yang mengalami perubahan. Hal ini mencakup nama program, alasan perubahan, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan bagi masyarakat Jawa Barat.

Kedua, masyarakat perlu mengetahui alokasi anggaran yang disediakan. Informasi mengenai besaran anggaran sebelum dan sesudah perubahan, peruntukan penggunaan dana, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan program harus dapat ditelusuri melalui dokumen resmi.

Ketiga, masyarakat perlu memperhatikan hasil pembangunan yang diharapkan dari penggunaan anggaran tersebut. Setiap alokasi belanja pemerintah harus memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas, sehingga pelaksanaannya dapat dievaluasi secara terukur.

Dengan demikian, transparansi anggaran tidak hanya berhenti pada keterbukaan dokumen, tetapi juga harus diikuti dengan informasi mengenai pelaksanaan program dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Lima Langkah Masyarakat Ikut Mengawasi Anggaran

Ineu juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi APBD Perubahan melalui sejumlah langkah sederhana.

Pertama, masyarakat dapat mencari informasi melalui dokumen dan kanal resmi pemerintah. Kedua, memahami program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, memperhatikan target dan perkembangan pelaksanaan program. Keempat, menyampaikan pertanyaan maupun aspirasi melalui saluran resmi. Kelima, mengikuti perkembangan informasi dan tindak lanjut pelaksanaan program pemerintah daerah.

Menurut materi edukasi tersebut, keterlibatan masyarakat diperlukan agar pengawasan terhadap penggunaan uang publik dapat berjalan lebih terbuka dan partisipatif.

DPRD Memiliki Fungsi Anggaran dan Pengawasan

Dalam konteks APBD Perubahan, DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi anggaran dan pengawasan sesuai kewenangannya.

Pengawasan tersebut diarahkan pada kejelasan alokasi anggaran, tujuan program, serta perkembangan pelaksanaannya. Sementara itu, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pembagian peran yang jelas antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah daerah sebagai pelaksana program menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Selain memperhatikan besaran anggaran, masyarakat juga perlu melihat apakah program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan publik dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan.

Ineu berharap masyarakat Jawa Barat semakin aktif mengikuti perkembangan kebijakan anggaran daerah. Dengan keterbukaan informasi dan partisipasi publik, penggunaan APBD diharapkan semakin transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan di Jawa Barat.

Ajakan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintahan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. (**)

Show More
Back to top button